Tanggapi Keluhan Petani, Presiden Jokowi Minta Badan Pangan Hitung Harga Gabah Kering

Rahmad Novandri | Kamis, 09/03/2023 16:45 WIB
Tanggapi Keluhan Petani, Presiden Jokowi Minta Badan Pangan Hitung Harga Gabah Kering Presiden Jokowi mendengar aspirasi para petani saat meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3). (Foto: twitter @jokowi)

RADARBANGSA.COM - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 9 Maret 2023. Pada kesempatan itu, Presiden menerima keluhan para petani terkait harga gabah kering panen (GKP) yang terlalu rendah.

"Tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya (gabah kering panen) jatuh di harga Rp4.200, memang terlalu rendah," ujarnya saat menyampaikan keterangan pers usai meninjau panen raya padi.

Menurut Jokowi, pemerintah memiliki perhitungan dengan memperhatikan sejumlah komponen lain dalam produksi. Kepala Negara pun meminta Badan Pangan Nasional untuk merumuskan harga ideal untuk gabah dari petani.

"Pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa karena kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen per produksi beras. Ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, lain-lainnya, sudah ketemu," paparnya.

Kepala Negara berharap harga gabah dari petani akan wajar nantinya dan ke depan akan berimbas pada harga beras di pedagang hingga pembeli. Sehingga seua pihak bisa merasakan manfaat dari perhitungan yang dibuat pemerintah.

"Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan ini," tukasnya.

Tak hanya soal harga gabah, Presiden Jokowi juga mendengar aspirasi petani terkait kelangkaan pupuk terutama pupuk subsidi. Diungkapkannya, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi pupuk nasional meskipun bahan bakunya lebih sulit akibat perang Rusia-Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi paling 3,5 juta ton dan kemarin tambah di Pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton ada tambahan. Impor kita 6,3 juta (ton), artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," tandasnya.