Penandatanganan nota kesepahaman Kementerian Perhubungan dengan BPKP untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemenhub (foto: dephub)
RADARBANGSA.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait akuntabilitas keuangan dan pembangunan Kemenhub, di Jakarta, Rabu 24 Agustus 2022.
Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang disaksikan para dirjen dari kedua Lembaga tersebut.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari keseriusan BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan, serta mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“BPKP siap mengawal upaya intensifikasi pendanaan kreatif non-APBN dan penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur transportasi nasional,” ucapnya.
Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, Kemenhub merupakan salah satu kementerian teknis yang tugas serta tanggung jawabnya besar dan kompleks. Jadi siap bekerjasama dengan BPKP untuk memperkuat pengawasan yang akuntabel. Selain itu, ia meminta BPKB untuk melakukan pengawasan di sektor transportasi khususnya di daerah-daerah.
“Di beberapa daerah PNBP-nya belum maksimal, untuk itu kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan BPKP,” harapnya.
