Salah satu pembangunan jalan tol oleh pemerintah (foto: pugoid)
RADARBANGSA.COM – Komisi VI DPR RI meminta jajaran perusahaan BUMN Karya (Hutama Karya dan Adhi Karya) agar menjelaskan secara detail, terkait dengan cut off pada Oktober 2024 terkait jumlah ruas jalan yang harus diselesaikan di berbagai daerah.
"Ini yang terus kita pantau karena kita harapkan target jalan tol Sumatera ini harus selalu terukur dari aspek progresnya," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja terkait, di Banda Aceh, Selasa 9 Agustus 2022 kemarin.
Aria Bima berharap, menuju tahun politik 2024 dan beberapa tahun sebelumnya Indonesia yang mengalami defisit anggaran karena situasi pandemi Covid-19, jajaran BUMN Karya dapat mengejar target rencana pemerintah dalam pembangunan jalan tol.
“Tapi sekali lagi untuk BUMN Karya harus memaksimalkan target capaian (pembangunan) ruas (jalan tol) sampai dengan Oktober 2024, itu seberapa panjang dan implikasinya adalah berapa dana yang dikeluarkan,” kata Aria Bima.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menyoroti sistem laporan keuangan Adhi Karya yang terus merugi, namun terdapat proyek yang dikerjakan dan sudah dibayar, namun tidak dimasukkan ke laporan keuangannya.
“Jadi jelas menurun utangnya dan rugi-ruginya. Dan mereka hanya punya untung dengan aset yang sudah puluhan triliun, untungnya Rp30 miliar, sementara BUMN yang lain bisa mencapai (untung) ratusan miliar gitu. Ini yang kita pertanyakan juga dengan manajemen atau direksinya, bagaimana mereka mempola atau mengaturnya itu juga," ungkapnya.
