Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (foto: setkabgoid)
RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengantisipasi dampak konflik di Laut China Selatan saat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023.
Menurut Kamrussamad, tensi konflik Beijing dan Taipei yang terjadi saat ini, diprediksi bisa saja berubah menjadi sumber konflik militer di Laut China Selatan. Hal ini didasarkan pada sejumlah pengamatan pasca kunjungan kerja Ketua DPR AS Nancy Pelosi di Taiwan.
"Belajar dari APBN 2022, proses penyusunannya tidak mempertimbangkan perang Ukraina-Rusia. Tidak ada prediksi perang Ukraina-Rusia akan pecah,” ujar Kamrussamad dalam keterangannya, Jumat 5 Agustus 2022.
Kamrussamad menyebut realitanya saat ini perang Ukraina dengan Rusia menjadi episentrum resesi global, selain pandemi Covid-19. Karena itu, Kemenkeu diminta mewaspadai jangan sampai penyusunan APBN 2023 mengulang hal yang sama.
“Presiden Jokowi akan membacakan Pidato RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya, yaitu tanggal 16 Agustus minggu depan, Pemerintah harus antisipasi perlunya pertimbangan perang Laut China Selatan dalam penyusunan RAPBN 2023,” ujar Kamrussamad.
Lebih lanjut, Kamrussamad mengatakan, selain dampak ekonomi, maka Indonesia juga akan mengalami dampak langsung berupa terjadinya kerusakan dan kehancuran di wilayah Natuna sebagai salah satu sumber eksplorasi sumber pendapatan negara.
“Kemungkinan-kemungkinan terburuk dari perang di Laut China Selatan, harus disiapkan dalam RAPBN 2023 sejak sekarang,” katanya.
