Banggar DPR RI Dorong Pemerintah Susun Mitigasi Risiko Ketidakpastian Ekonomi Global

Rahmad Novandri | Senin, 04/07/2022 15:16 WIB
Banggar DPR RI Dorong Pemerintah Susun Mitigasi Risiko Ketidakpastian Ekonomi Global Said Abdullah (Ketua Badan Anggaran DPR RI). (Foto: dprgoid)

RADARBANGSA.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong pemerintah untuk menyusun mitigasi risiko terburuk akibat kondisi ketidakpastian ekonomi global dan terjadinya disrupsi sisi suplai yang menyebabkan lonjakan komoditas pangan dan energi, sehingga mendorong terjadinya tekanan inflasi tinggi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rangka Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2022 yang digelar di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 1 Juli 2022.

“Atas kebijakan tight money policy di berbagai negara khususnya Bank Central Amerika (FED) akan menyebabkan terjadinya excodus atau capital out flow, depresiasi rupiah terhadap USD dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang masih dalam masa pemulihan, maka diharapkan Pemerintah dan Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan antisipasi sebagai dampak yang akan ditimbulkan akibat kondisi keuangan global tersebut,” kata Said dilansir dari laman resmi DPR RI, Senin, 4 Juli 2022.

Politisi PDI-Perjuangan itu menyampaikan, tingginya penerimaan negara baik dari sektor perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih banyak ditopang oleh lonjakan harga komoditas. Maka, jelasnya, pemerintah perlu memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan terhada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Said menuturkan bahwa turunnya produksi minyak dan gas bumi pada Semester I 2022 harus mendapat perhatian prioritas dari pemerintah. "Saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi-nya di tengah tingginya harga minyak mentah dunia," tukasnya.