Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam pertemuan KTT G7 sesi II di Elmau, Jerman, Senin (27/6). (Foto: Setkab RI)
RADARBANGSA.COM - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan. Hal tersebut ditegaskannya saat menyampaikan pandangannya pada KTT G7 sesi II dengan topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender, yang berlangsung di Elmau, Jerman, Senin, 27 Juni 2022.
“(Sebanyak) 323 juta orang di tahun 2022 ini, menurut World Food Programme, terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk atasi krisis pangan ini. Mari kita tunaikan tanggung jawab kita, sekarang, dan mulai saat ini,” tegas Presiden Jokowi.
Menurut Jokowi, pangan adalah permasalahan hak asasi manusia yang paling dasar. Para perempuan dari keluarga miskin dipastikan menjadi yang paling menderita menghadapi kekurangan pangan bagi anak dan keluarganya.
“Kita harus segera bertindak cepat mencari solusi konkret. Produksi pangan harus ditingkatkan. Rantai pasok pangan dan pupuk global, harus kembali normal,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menegaskan pentingnya dukungan negara G7 untuk mengreintegrasi ekspor gandum Ukraina dan ekspor komoditas pangan dan pupuk Rusia dalam rantai pasok global. Disampaikannya, terdapat dua cara untuk merealisasikan langkah tersebut.
Pertama, fasilitasi ekspor gandum Ukraina dapat segera berjalan. Kedua, menurut Presiden adalah komunikasi secara proaktif kepada publik dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi.
“Komunikasi intensif ini perlu sekali dilakukan sehingga tidak terjadi keraguan yang berkepanjangan di publik internasional. Komunikasi intensif ini juga perlu dipertebal dengan komunikasi ke pihak-pihak terkait seperti bank, asuransi, perkapalan dan lainnya,” terangnya.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi menaruh perhatian besar pada dampak perang terhadap rantai pasok pangan dan pupuk. “Khusus untuk pupuk, jika kita gagal menanganinya, maka krisis beras yang menyangkut dua milyar manusia terutama di negara berkembang dapat terjadi,” tandasnya.
