Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). (Foto: Ilustrasi)
RADARBANGSA.COM - Komisi VII DPR RI mengimbau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Pertamina perlu duduk bersama untuk menyusun aturan yang mengatur tentang kendaraan apa saja yang boleh membeli pertalite dan pertamax. Hal ini menyusul banyaknya masyarakat yang beralih dari BBM jenis Pertamax ke Pertalite.
"Seperti yang kita lihat hari ini di SPBU Pertamina, ternyata masyarakat yang mampu dan memiliki kendaraan mewah ternyata masih banyak pakai pertalite, padahal pertalite itu kan disubsidi," ujar Andi Yuliani Paris saat ikut kunjungan kerja Komisi VII meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan Dr. Sam Ratulangi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 7 April 2022 kemarin.
Oleh sebab itu, Andi menilai digitalisasi di SPBU penting dilakukan agar dapat memantau konsumsi BBM masyarakat. "Ternyata saya pelajari bahwa walaupun ditempel misalnya untuk truk bisa 80 liter per hari, misalnya untuk mobil ini sekian liter per hari, tetapi harus ada sistem yang terkoneksi satu SPBU dengan SPBU lainnya dan ini belum ada ya, jadi digitalisasi di SPBU itu penting," imbuhnya.
Lebih lanjut, Andi juga mengomentari soal isu akan naiknya harga LPG subsidi 3 kg dan untuk memastikan pasokan LPG subsidi 3 kg aman, Andi menilai sistem distribusi LPG harus dilakukan dengan sistem distribusi tertutup. Yakni penjualan LPG subsidi 3 kg hanya boleh dilakukan pada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga distribusi LPG subsidi 3 kg dapat lebih tepat sasaran.
"Sampai saat ini belum ada pembicaraan bahwa LPG akan mengalami kenaikan, tetapi mungkin distribusi yang perlu dipikirkan distribusi sistem tertutup, kalau terbuka tentu orang yang tidak berhak juga bisa beli LPG 3 kilo ya, kalau sistem distribusinya tertutup itu artinya orang-orang yang berhak yang perlu disubsidi yang akan mendapatkan LPG 3 kilo," tutup politisi PAN tersebut.
