Ketum PKB Sebut Klausul Kembali ke Khittah Bukan Berarti NU Lepas dari Politik

Rahmad Novandri | Kamis, 23/12/2021 19:31 WIB
Ketum PKB Sebut Klausul Kembali ke Khittah Bukan Berarti NU Lepas dari Politik Abdul Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB). (foto: radarbangsa)

RADARBANGSA.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menyebut Nahdlatul Ulama sebetulnya tidak akan bisa melepaskan diri dari politik. Klausul kembali ke khittah 1926 dinilainya perlu dimaknai bahwa NU dapat menjadikan politik sebagai jalan menebar kemaslahatan yang lebih luas.

Demikian disampaikan Gus Muhaimin saat menghadiri Launching dan Bedah Buku ”Historiografi Khittah dan Politik Nahdlatul Ulama” di Kota Bandar Lampung yang juga dihadiri Wakil Presiden RI, KH. Maruf Amin, Rabu, 22 Desember 2021.

“Kalau disebut kembali ke khittah, itu bukan berarti melepaskan diri dari politik, tetapi justru menjadikan perangkat politik lebih luas. Kita harus membicarakan politik dalam artian yang lebih luas. Mulai dari mabadi’u khaira ummah, maqasidu syariah, sampai maslahatil ummah,” ujar Gus Muhaimin.

Wakil Ketua DPR RI ini menilai NU semestinya mempengaruhi kebijakan politik yang lebih transformatif untuk membawa kemajuan dan perubahan di masa yang akan datang. Menurutnya, istilah `NU kembali ke khittah` justru menjadikan politik NU semakin canggih.

Gus Muhaimin menambahkan, saat ini para politisi NU sudah naik kelas. Jika di zaman Orde Baru dulu hanya bisa menduduki jabatan publik di legislatif, sejak era Reformasi, banyak kader NU yang menjabat di eksekutif maupun legislatif. 

”Karena demokrasi dan reformasi telah melahirkan kebebasan untuk menentukan arah politik yang kemudian warga NU terorganisir maupun pribadi menjadi kekuatan politik sehingga akhirnya jabatan-jabatan publik bisa diambil melalui pemilihan secara langsung,” tuturnya. 

Kendati begitu, Gus Muhaimin juga mengatakan bahwa ada konsekuensi dari pemilihan langsung yang tidak mudah, termasuk kecenderungan pragmatisme politik yang melahirkan produk politik yang tidak efektif. 

Menurutnya, justru perjuangan NU itu akan sangat efektif dilakukan melalui jalur politik. Baik perjuangan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial bahkan keagamaan. Dia mencontohkan, sejak era Mendikbud Muhammad Nuh dan dilanjutkan M Nasir sebagai Menristekdikti, perguruan tinggi NU berkembang sangat pesat, meskipun masih jauh dari target NU.

“Inilah efektivitas kekuasaan dalam melahirkan target-target perjuangan. Justru khittah tadi yang membuat kita memiliki peran perjuangan di pemerintahan, kenegaraan, dan politik,” tukasnya.