Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar (foto: kemendesagoid)
RADARBANGSA.COM - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyiapkan tujuh pilot project peternakan terpadu yang dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes) Bersama.
Menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, program ini bertujuan agar desa mandiri pangan hewani hingga berdampak pada pengurangan impor daging.
“Minimal dapat membantu penurunan impor daging dan peningkatan gizi masyarakat untuk pengurangan stunting, serta penurunan kemiskinan ekstrem," kata A Halim Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Kamis 11 November 2021.
Ketujuh BUMDes Bersama, jelas Halim Iskandar, terletak di tujuh kabupaten yakni Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan Kudus. Tiap BUMDes Bersama ini melibatkan sekitar 5-10 desa di sekitarnya.
"Pilot project tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari kepala desa, Kementerian Pertanian, PLN, dinas PMD kabupaten, dinas pertanian, hingga perusahaan sebagai pihak ketiga," katanya.
“Prinsip dari peternakan terpadu tentu kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes Bersama ini rata-rata terdiri atas 10 desa. Kita lakukan pendampingan pihak ketiga sekaligus penyertaan modal dan offtaker, salah satunya PT Berdikari,” sambungnya.
Pria yang akrab disapa Gus Menteri itu berharap, peternakan terpadu yang dikelola secara terintegrasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan dan berbagai produk yang dihasilkan seperti daging, pupuk, biogas, sayur hidroponik, dan sebagainya.
“Kenapa kita uji coba ini dilakukan BUMDes Bersama di 5-10 desa, supaya pasarnya jelas. Misalnya sayur-mayur hidroponik pangsa pasarnya ya semua desa yang jadi bagian dari BUMDesa Bersama sehingga saya yakin tidak ada masalah,” ujarnya.
