DPN Gerbang Tani menggelar acara Istighotsah Koalisi Tembakau di Ponpes Al Mannan Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Minggu (12/09). (Foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Kesejahteraan petani masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Padahal, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), usahatani tembakau menjadi primadona masyarakat. Serapan tenaga kerja per musim tanam dapat mencapai sekitar 671 HKO (Hari Kerja Orang) dibandingkan dengan usahatani padi yang hanya 130 HKO.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nur Nadlifah mengatakan bahwa dari banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usaha tembakau, sekitar 50% diantaranya adalah perempuan. Bahkan, perempuan selalu dilibatkan dalam berbagai tahapan pada usahatani tembakau.
"Perempuan dinilai lebih telaten dalam tahap ini. Demikian pula untuk tahapan lain, sebagian juga dikerjakan oleh perempuan. Bahkan, untuk beberapa pekerjaan yang tergolong berat, juga dikerjakan oleh buruh tani perempuan, seperti pada tahapan pembibitan, pengangkutan, maupun mengambil air untuk pemupukkan," kata Nadlifah saat menjadi pemateri via Zoom dalam acara `Istighotsah Koalisi Tembakau` di Pondok Pesantren Al Mannan Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Minggu, 12 September 2021.
Untuk itu, Nadlifah mendorong pentingnya disusun `Peta Jalan Kesejahteraan Petani Tembakau`. Ia beralasan, Industri Hasil Tembakau (IHT) yang banyak menyerap tenaga kerja tersebut menjadi salah satu penyumbang besar pendapatan negara.
Tahun 2018, IHT menyumbang pendapatan negara dalam bentuk cukai sekita Rp180 triliun dan pajak mencapai Rp190 triliun. Sehingga, tegasnya, hampir 10% APBN Indonesia didanai oleh IHT.
"Peta jalan kesejahteraan petani amatlah penting karena petani tembakau menjadi mata rantai penting terhadap pendapatan negara. Kita membutuhkan kebijakan integratif, lintas kementerian yang melindungi sektor IHT karena menyerap banyak tenaga kerja, pendapatan negara dan sektor paling resilient terhadap COVID-19," paparnya.
Dalam acara yang digagas DPN Gerbang Tani itu turut menghadirkan para petani tembakau di Pulau Lombok. Mereka mempertanyakan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari kementerian pertanian yang hingga saat ini belum terealisasi. Selain itu, para petani masih membeli pupuk dengan harga tinggi meskipun sudah ada program `Pupuk Bersubsidi`.
"Petani selama ini dapat tawaran pinjaman KUR Pertanian. Namun seringkali petani tidak menerima uangnya. Dana KUR tidak pernah dinikmati oleh petani, padahal phak Bank merasa sudah menyalurkan," kata pegiat petani tembakau, Maryam Athar.
Diketahui, acara ini turut dihadiri oleh TGH Marwan Hakim Arsyad (Ketua PCNU Lombok Timur), Didit M Fitrah (Ketua DPW Gerbang Tani NTB), Nur Nadlifah (Anggota DPR RI), Lalu Hadrian Irfani (Anggota DPRD Provinsi NTB), Abrorni Lufhfi (Ketua DPC Lombok Timur), dan Maryam Athar (Pegiat Petani Tembakau).
