Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI (foto: PKB)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM – Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama 1,5 tahun lebih menimbulkan krisis yang cukup berat di berbagai sendi kehidupan masyarakat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk penanganan pandemic Covid-19 dan dampaknya. Sejumlah pos anggaran di berbagai kementerian dan lembaga direalokasi untuk penanganan Covid-19.
Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menyebutkan bahwa sekuat-kuatnya negara dan pemerintah memimpin dan mengelola pandemic Covid-19 ada keterbatasan, terutama keterbatasan anggaran yang menjadi problem utamanya. ”Mau tidak mau, kebersamaan mutlak adanya. Kebersamaan, keterlibatan, dukungan semua pihak untuk bisa terlibat dalam semua agenda-agenda besar nasional ini mutlak diperlukan,” ujarnya, Jumat (20/8/2021).
Gus Muhaimin mencontohkan di era pra kemerdekaan, bangsa ini bisa merdeka karena keterlibatan berbagai pihak. ”Mutlak karena apa? Karena keterbatasan. Ibarat ketika kita merebut kemerdekaan waktu itu, Bung Karno tidak mungkin sendiri tanpa keterlibatan semua pemimpin-pemimpin masyarakat. Begitu juga mengatasi suasana pasca pandemi ini,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mencontohkan ketika tahun pertama penanganan pandemi yang memilih menggunakan cara top down. Saat itu. Pemerintah seolah tidak melibatkan masyarakat dalam menangani pandemic dan dampaknya. Akibatnya, penanganan pandemi menjadi lamban dan menimbulkan dampak kontroversial di tengah masyarakat. Misalnya ketika ada penutupan masjid yang menjadi kontroversi, perdebatan panjang soal vaksin haram atau halal, dan sebagian kalangan yang tidak percaya Covid-19.
Beda halnya dalam penanganan vaksinasi, kini pemerintah mulai melibatkan berbagai kalangan sehingga bisa lebih cepat terlaksana. ”Vaksinasi bisa cepat setelah banyak kalangan yang terlibat dengan baik,” urainya.
