Menkeu Sri Mulyani (foto: setkabgiid)
RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendukung penuh program Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Program ini melengkapi program jaring pengaman sosial nasional untuk membantu masyarakat menghadapi PPKM. Total anggaran dari BLT Desa sebesar Rp 28,8 triliun dengan sasaran 8 juta keluarga penerima manfaat.
“Kami dalam hal ini meminta kepada seluruh desa atau daerah untuk bisa meningkatkan akselerasinya dalam pemakaian atau penyerapan anggaran dana desa ini. Catatan yang kami miliki untuk untuk BLT Desa ini sekarang masih realisasinya di Rp6,11 triliun, atau dari total anggaran Rp28,8 triliun itu masih 21,2 persen,” jelas Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulisnya, Kamis 22 Juli 2021.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, penyaluran BLT Desa masih perlu diakselerasi. Dalam data kluster realisasi penyerapan BLT Desa per tanggal 19 Juli 2021, terlihat bahwa 163 daerah (25.547 desa) penyerapan anggarannya 8,2 persen, 151 daerah (25.815 desa) penyerapan anggarannya 21,7 persen, serta 99 daerah (15.208 desa) yang memiliki penyerapan BLT Desa sebesar 37,3 persen.
“Hanya 21 daerah atau 2.873 desa yang pencairan BLT Desa-nya sudah di atas 50 persen yaitu persisnya 59,7 persen. Karena ini sudah bulan ke-7 jadi dalam hal ini merekalah yang sudah mengalokasikan dan melaksanakan BLT Desa nya sesuai dengan tepat waktu, atau Rp717 miliar sudah dicairkan dari Rp1,2 triliun,” tambah Menkeu.
Menkeu juga mengatakan, arahan Presiden supaya tidak hanya BLT Desa yang harus segera diakselerasi, namun juga percepatan penggunaan dana yang ada dalam APBD yang dialokasikan untuk membantu masyarakat.
Program bantuan melalui Pemda itu meliputi anggaran untuk perlinsos sebesar Rp12,11 triliun dan anggaran untuk untuk pemberdayaan ekonomi sebesar Rp13,35 triliun sehingga total anggarannya Rp25,46 triliun. Secara rinci bentuk bantuannya meliputi bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Rp6,9 triliun, pemberian makanan tambahan dan perlindungan sosial lainnya Rp5,2 triliun pemberdayaan UMKM Rp2,3 triliun, dan subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi Rp 11 triliun.
“Namun dari dana Rp25,46 triliun yang ada di APBD sekarang ini baru terserap 18,5 persen atau Rp4,7 triliun. Kita berharap terutama daerah-daerah yang masuk (dalam penerapan PPKM) level empat mengakselerasi untuk mencairkan dana yang ada di dalam APBD nya sehingga masyarakat bisa sangat terbantu. Kita akan mendorong bersama-sama Kemendagri dan surat edaran dari Mendagri sudah ditambahkan lagi untuk bisa mendorong hal ini,” jelas Menkeu.
