Anggota DPR RI FPKB, Anggia Ermarini (Foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Anggia Ermarini menyebut, rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah merupakan kebijakan yang tidak populer secara politik. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.
Anggia pun memastikan bahwa Komisi IV DPR sepakat untuk tidak menyetujui rencana impor satu juta ton beras yang dilaksanakan atas kerja sama pemerintah Indonesia dengan Thailand. Ia menilai bahwa wacana impor beras tersebut telah menimbulkan banyak polemik di masyarakat.
“Di tengah memasuki masa panen raya seharusnya masyarakat dapat menikmati pangan hasil pertanian dalam negeri, bukan malah dibanjiri dengan impor pangan,” ujar Anggia dalam keterangan persnya, Selasa 11 April 2021.
“Jadi, kalau untuk isu impor satu juta ton beras, kita di Komisi IV secara bersama-sama sepakat menolak hal itu. Terutama kita Komisi IV menolak importasi, terutama ketika sedang ada panen raya. Kan panen raya di depan mata. Sebaiknya, perlu dievaluasi untuk impor beras. Kita di Komisi IV menolak itu,” tegas Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.
Saat ini, data status ketahanan pangan Indonesia pun tengah meningkat. Dengan demikian, terdapat optimisme bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki ketahanan pangan yang prima. Komisi IV DPR pun akan membuktikannya dengan melakukan inspeksi lapangan.
“Kita memastikan, stok pangan aman. Kita menolak (impor). Stok pangan ini aman ya. Ada optimisme meskipun harus mulai kita buktikan. Kita juga ingin tahu data di pemerintah dan kita inginnya itu jujur. Jadi benar tidak karena bencana alam ini akan mempengaruhi produktivitas pangan kita,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk memiliki upaya agar produksi dalam negeri bisa lebih maksimal. Sebab, punya potensi yang sangat besar. Anggia tidak ingin kekayaan Indonesia tersebut dimanfaatkan oleh asing sebagai pasar potensial.
“Akibatnya (impor beras) akan dapat menyengsarakan rakyat. Menurut saya, negara harus punya upaya bagaimana produksi dalam negeri itu bisa lebih maksimal, karena kita punya potensi yang besar sekali untuk bisa menghasilkan produksi yang memang kita konsumsi sendiri,” tegas Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI itu.
“Jadi Indonesia ini kan banyak sekali penduduknya (huge number) gitu. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar dari produk-produk luar negeri,” tutur perempuan yang juga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama ini.
