Jumlah Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Gus AMI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi

M. Isa | Jum'at, 07/05/2021 20:01 WIB
Jumlah Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Gus AMI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Ketua Umum DPP PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) foto: istimewa

RADARBANGSA.COM - Kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data terbaru dari Satgas Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan, hingga Jumat 7 Mei 2021, kasus Covid-19 di Tanah Air sudah tembus 1,7 juta kasus.

Dilaporkan ada 6.327 kasus baru. Sementara penambahan pasien sembuh sebanyak 5.891. Total pasien sembuh Covid-19 mencapai 1.558.423 pasien. Hari ini tercatat ada 167 pasien meninggal dunia sehingga total ada 46.663 pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Indonesia.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk mempercepat vaksinasi. ”Saya kira 1,7 juta bukan angka yang kecil. Apalagi korban meninggal dunia akibat corona ini sudah mencapai 46.663 jiwa. Tentu ini persoalan serius sehingga saya meminta masyarakat untuk benar-benar jangan lengah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau saat ini Pemerintah melarang mudik, ya aturan itu harus kita taati bersama untuk mencegah kondisi yang lebih buruk lagi. Jangan sampai apa yang terjadi di India yang disebut tsunami Covid-19 gelombang kedua, juga terjadi di negeri ini,” ujar Gus AMI, Jumat 7 Mei 2021.

Ketua Tim Pengawas Pelaksana Penanganan Bencana Covid-19 DPR ini juga menyambut baik rencana pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong untuk pekerja swasta usai Lebaran nanti, atau tepatnya pada 17 Mei 2021. Diketahui 8,6 juta pekerja sudah terdaftar sebagai penerima vaksin gotong royong.

“Kami di DPR mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satuan Tugas (Covid-19) Penanganan Covid-19 meminta perusahaan untuk mulai menyosialisasikan kepada pegawainya mengenai mekanisme vaksinasi gotong royong sehingga para pekerja tidak kebingungan ataupun misinformasi,” katanya.

Gus AMI juga meminta Pemerintah untuk memastikan tidak ada perusahaan yang membebankan pekerja dengan biaya vaksin, sebab Pemerintah menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses vaksin Covid-19 secara gratis tanpa terkecuali. “Kemenkes harus melakukan verifikasi dan validasi data penerima vaksin agar tidak ada data ganda atau pekerja yang sudah mendapatkan vaksin masuk ke dalam daftar penerima vaksin gotong royong,” kata Ketua Umum DPP PKB ini.

Dikatakan Gus AMI, Pemerintah harus meminta perusahaan untuk memastikan seluruh pekerjanya yang terdaftar sebagai penerima vaksin ikut berpartisipasi pada program vaksinasi gotong royong sehingga upaya pemerintah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity dapat segera terealisasi.


Berita Terkait :