Dita Indah Sari: Kemnaker Dorong BLK Komunitas Cetak SDM Siap Kerja

M. Isa | Kamis, 08/04/2021 07:31 WIB
Dita Indah Sari: Kemnaker Dorong BLK Komunitas Cetak SDM Siap Kerja Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari melakukan Sosialisasi BLK Komunitas di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT (foto: kemnaker)

RADARBANGSA.COM - Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, mengatakan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas harus mampu mencetak tenaga kerja yang siap masuk ke pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

"BLK Komunitas harus melibatkan industri lokal, asosiasi industri, dan perusahaan penempatan tenaga kerja luar negeri sejak proses perencanaan pembangunan BLK, proses pelatihan, hingga pasca pelatihan," kata Dita Indah Sari dalam acara Sosialisasi BLK Komunitas Bidang Wisata dan P3MI Wilayah Labuan Bajo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Selasa 7 April 2021.

Dita Indah Sari mencontohkan dengan BLK Komunitas yang menggelar pelatihan sektor pariwisata. Dalam mengembangkan SDM sektor pariwisata, BLK Komunitas harus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan asosiasi industri seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), agar lulusan BLK Komunitas benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri pariwisata setempat.

“Kita harus bersinergi antara pegiat pariwisata dan para praktisi pariwisata, asosiasi pariwisata dalam hal ini PHRI serta dengan Pemerintah Daerah,” kata Dita.

Selain asosiasi industri setempat, kata Dita, pengembangan BLK Komunitas bidang pariwisata ini juga dapat menjalin kerja sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), “Asalkan ada job order dari luar negeri dan ada standar yang bisa disesuaikan,” katanya.

Keuntungan lainnya, lanjtu Dita, BLK Komunitas dapat menjalin kerja sama pemagangan. Sehingga peserta pelatihan dapat melihat dan merasakan langsung industri yang akan digeluti.

Selain itu, dengan jalinan kerja sama, BLK Komunitas juga akan lebih mandiri dalam menjalankan program pelatihan, meskipun tidak ada lagi anggran pelatihan dari pemerintah.

“Kalau dia punya mitra, entah itu P3MI, PJTKI, hotel atau asosiasi, dia akan tetap operated meskipun tidak ada anggaran dari pemerintah, minimal dia bisa mandiri. Itu output yang kita harapkan dari kerja sama ini,” ujarnya.