Ratna Juwita Sari (Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB). (Foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Fraksi PKB DPR RI menggelar diskusi kelompok terfokus (FGD) bertajuk "Pembentukan Badan Pelaksana Energi Baru Terbarukan Perlukah Dilakukan?" di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa, 2 Februari 2021.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Anggota Komisi VII FPKB Ratna Juwita Sari, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdian, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma, Direktur IESR Fabby Tumiwa, dan anggota KADIN Halim Kalla.
Pada kesempatan itu, Ratna Juwita dalam pengantarnya mengapresiasi langkah pemerintah dalam pembentukan Badan Pelaksana EBT melalui Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. Namun, ia menilai perlu adanya inovasi untuk percepatan pelaksanaan amanah RPJMN itu.
"Oleh karenanya kami Fraksi PKB memberikan support dalam hal legislasi melalui RUU EBT yang saat ini masuk dalam tahap pembicaraan tingkat fraksi," kata Ratna.
Menurut legislator asal Tuban, Jawa Timur itu, Indonesia harus mampu mengejar target 20 ribu MW tahun 2025. Sebab, hingga Juni 2020 baru memiliki 10,4 ribu MW.
Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat peningkatan bauran EBT ini, jelasnya, yakni dengan memaksa PLN melakukan transformasi bahan bakar fosil pada pembangkit listrik yang dimiliki. Selain itu, FPKB mendukung penuh pembentukan Badan Pelaksana EBT di mana dukungan tersebut diperkuat dalam RUU EBT yang tengah dibahas Komisi VII DPR RI.
“Memang harus ada Badan Pelaksana Energi Baru Terbarukan, untuk melakukan akselerasi transisi energi secara berkelanjutan. Badan ini tentu akan membantu dan mempermudah kinerja Kementerian ESDM dan Dirjen EBTKE," tuturnya.
