PKB Gelar Webinar Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Indonesia Outlook 2021

Ahmad Zubaidi | Senin, 28/12/2020 18:19 WIB
PKB Gelar Webinar Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Indonesia Outlook 2021 Ekonom senior Indonesia, Rizal Ramli memaparkan materi dalam Webinar Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Indonesia Outlook 2021 yang digelar DPP PKB (foto istimewa)

RADARBANGSA.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar meminta seluruh jajaran pengurus PKB dan anggota DPR RI-DPRD Fraksi PKB seluruh Indonesia untuk memperhatikan sektor ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Gus AMI (begitu Muhaimin Iskandar karib disapa) saat menghadiri Webinar: Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Indonesia Outlook 2021, Senin, 28 Desember 2020 yang diikuti oleh pengurus PKB dan Anggota Fraksi PKB se Indonesia.

“Banyak catatan penting untuk kita perjuangkan. Memang menjadi agenda besar bagi PKB untuk bisa berbuat lebih banyak lagi agar ekonomi rakyat betul-betul sesuai dengan cita-cita besar PKB dan para pendiri. Fraksi-fraksi DPR juga catat sekaligus menjadi agenda nasional dan daerah untuk mengedepankan ekonomi rakyat bagi recovery di tengah masa sulit di masa yang akan datang,” kata Gus AMI.

Webinar tersebut menghadirkan tiga pembicara sekaligus ekonom senior Indonesia, yaitu Rizal Ramly, Dzulkifli Zaman, dan Ahmad Erani Yustika. Secara bergantian mereka memaparkan materi tentang dinamika ekonomi Indonesia dari masa-kemasa.

Dalam pandangan Rizal Ramly, Indonesia memerlukan lompatan kebijakan ekonomi di tengah kondisi sulit saat ini. Menurut dia kebijakan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan retorika, namun perlu diimbangi dengan aksi nyata.

Salah satu yang disorot Rizal adalah kebijakan bunga utang Indonesia yang cukup tinggi. Indonesia, kata Rizal, perlu mencontoh kebijakan utang dengan bunga yang dilakukan oleh negara-negara lain.

“Coba kita contoh Jepang misalnya. Kalau (rakyat mengajukan) pinjam yang dia tekan semurah mungkin (bunganya) bukan semahal mungkin. Durasi waktu juga tidak seperti di Indonesia, tapi lebih lama bisa 40-50 tahun,” kata Rizal.

Sementara Erani Yustika memaparkan, setiap era atau rezim di Indonesia memang memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Namun dia mengakui bahwa kebijakan ekonomi di era Presiden Gus Dur sangat berdampak positif bagi Indonesia.

Menurut Erani, pada masa Gus Dur, pertumbuhan ekonomi positif, utang berhasil diturunkan, ketimpangan rendah, dan kesejahteraan PNS/TNI dinaikkan. “Pada era ini hubungan dengan luar negeri dilakukan secara intensif, baik dengan Blok Barat maupun Blok Timur,” tuturnya.

Erani menyatakan, kebijakan Gus Dur tersebut perlu diimplementasikan saat ini, saat Indonesia turut menjadi korban dari pandemi Covid-19. Gus Dur, kata Erani lebih memilih istilah “Ekonomi Rakyat” dari pada “Ekonomi Kerakyatan” untuk memastikan bahwa yang terjadi di lapangan adalah gerakan ekonomi yang dikuasai dan dilakukan oleh rakyat kecil.

“Kebijakan ekonomi Gus Dur juga berbasis pada sumber daya lokal. Itu sebabnya Gus Dur menekankan pembangunan pertanian termasuk kelautan. Dan saat ini adalah kesempatan penting bagi pemerintah untuk betul-betul memperhatikan pertanian dan UMKM,” kata Erani.