Digital Governance Solusi Tepat Optimalkan Pelayanan Publik

Rahmad Novandri | Kamis, 17/12/2020 16:50 WIB
Digital Governance Solusi Tepat Optimalkan Pelayanan Publik KH Maruf Amin (Wakil Presiden RI). (Foto: twitter @Kiyai_MarufAmin)

RADARBANGSA.COM - Wakil Presiden KH Maruf Amin mengatakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital atau digital governance merupakan solusi tepat untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi secara intensif dan masif harus dilakukan untuk terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia.

"Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik," kata Kiai Maruf saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring, Kamis, 17 Desember 2020.

Kondisi pandemi COVID-19, jelasnya, harus dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui tatanan kehidupan baru yang sebagian besar dilakukan secara daring. Meskipun terkendala pandemi, Kiai Maruf menegaskan bahwa kegiatan pembangunan nasional terus berjalan. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kerja.

"ASN, sebagai penggerak roda pemerintahan, dituntut untuk tetap mempertahankan produktivitas kerja. Berbagai inovasi dan strategi harus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat," tegasnya.

Seluruh program kerja dan kegiatan yang dilakukan secara rutin harus dievaluasi dan ditinjau kembali urgensi, relevansi dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. "Refocusing seluruh aktivitas diharapkan benar-benar mengarah pada tujuan dan sasaran
strategis instansi yang mendukung pada pencapaian visi dan misi nasional," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan Rakornas Kepegawaian Tahun 2020 merupakan momentum penting bagi segenap komunitas kepegawaian nasional untuk menyamakan persepsi dan perspektif, sekaligus untuk penguatan konsolidasi dan koordinasi.

"Rakornas Kepegawaian ini bertujuan untuk mengakselerasi serta menjaga kesinambungan program-program strategis digitalisasi sistem kepegawaian ASN dalam upaya mewujudkan SATU DATA ASN (ONE DATA ASN) nasional sebagai basis dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan di bidang SDM ASN," ujarnya.

Diketahui, Rakornas Kepegawaian Tahun 2020 diselenggarakan secara virtual, dengan diikuti sekretaris kementerian koordinator/sekretaris jenderal; sekretaris utama; kepala biro kepegawaian; sekretaris daerah provinsi, kabupaten dan kota; serta seluruh kepala badan kepegawaian daerah.