Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR). (Dok Kementerian PUPR RI)
RADARBANGSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.
Namun tidak semua infrastruktur yang dibangun menggunakan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Keterlibatan swasta terus didorong melalui berbagai model pembiayaan salah satunya lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, total KPBU yang ditawarkan Kementerian PUPR pada tahun 2021 sebanyak 25 proyek/pekerjaan senilai Rp 278,35 Triliun.
"Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp 1.435 triliun. Sebab berdasarkan proyeksi kemampuan APBN 2020 – 2024, diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan persnya, Selasa 15 Desember 2020.
Menurutnya, pada kuartal pertama tahun 2021, di bidang permukiman yang sudah ditawarkan/ditenderkan yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir. H. Djuanda dari Bendungan Jatiluhur untuk melayani penduduk Jakarta terutama di bagian Utara.
"Kemudian juga ada SPAM Karian sampai ke Tangerang bagian Selatan dan Jakarta bagian Barat, “ jelasnya.
