9,1 Juta Orang Bakal Divaksin Corona pada November-Desember

Ahmad Zubaidi | Selasa, 20/10/2020 07:57 WIB
9,1 Juta Orang Bakal Divaksin Corona pada November-Desember Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Achmad Yurianto (foto: covid19goid)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto menyebut vaksinasi bakal mulai dilakukan pada November hingga Desember kepada 9,1 juta orang.

Menurut Yuri, saat ini tinggal vaksin Sinopharm yang belum diketahui harga pastinya. Jika sudah diketahui harga pastinya, segera diajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, pemberian vaksin itu juga telah didasari izin emergency use authorization dari BPOM dan sertifikasi kehalalan dari MUI serta Kementerian Agama yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Sementara soal anggaran, Yuri menyatakan semua dibebankan kepada APBN. “Tapi kita berharap minggu ini semuanya sudah clear sehingga kita akan bisa mengajukan anggaran ke Kemenkeu untuk pengadaan yang 9,1 juta," ujar Yuri kepada wartawan, Senin, 19 Oktober 2020.

Kendati demikian, Yuri belum bisa memastikan berapa anggaran yang akan diajukan kepada Kemenkeu terkait vaksinasi tersebut.

“Tentang berapa rupiahnya belum, belum kita dapatkan secara detail karena dari Sinopharm kita menunggu G42. Kalau yang lainnya sudah, jadi kita jadikan satu nanti,” tegas dia.

Adapun prioritas dari 9,1 juta orang yang akan mendapatkan vaksin adalah tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 dan pekerja yang bekerja di bidang public service, seperti aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP, serta petugas yang bekerja di bandara, stasiun, dan tempat publik, juga kelompok penerima bantuan BPJS Kesehatan.

Yuri mengatakan, pada awal 2021, nantinya Bio Farma akan mulai memproduksi vaksin secara mandiri. Hanya bahan bakunya yang dibeli dari China. Kemudian pemerintah akan mengkaji penggunaan vaksin bagi kelompok mandiri.

"Yang lainnya kita sedang membahas skema vaksinasi mandiri, tapi ruang untuk itu sedang kita siapkan sehingga tidak 100 persen vaksinasi ini ditanggung APBN, tetapi yang mampu mandiri kita akan persilakan untuk melaksanakannya secara mandiri," ucap Yuri.

Yuri mengatakan pemerintah sedang mengkaji skema pemberian vaksin bagi kelompok mandiri. Namun, belum diputuskan vaksin apa yang akan disediakan bagi kelompok mandiri tersebut.

"Kita sedang menghitung skemanya apakah ini akan menggunakan produksi dari Sinovac, karena Sinovac ini kita prioritaskan dulu untuk yang APBN," ujarnya.

Kementerian Kesehatan menyatakan kebutuhan vaksin untuk Indonesia sebanyak 370 juta dosis vaksin. Jumlah kebutuhan itu dihitung berdasarkan angka untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd comunity yakni cukup 70 persen penduduk Indonesia yakni sekira 160 juta orang.

"Apabila menggunakan platform (vaksin) Sinovac maka kita butuh dual dosis jadi dua kali 160 juta, 320 juta yang perlu kita vaksin," ujar Yurianto.


Berita Terkait :