Di Depan Delegasi Parpol Dunia, Gus AMI Urai 4 Poin Perjuangan Politik

Ahmad Zubaidi | Senin, 12/10/2020 15:54 WIB
Di Depan Delegasi Parpol Dunia, Gus AMI Urai 4 Poin Perjuangan Politik Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI saat memberikan sambutan di acara perayaan Harlah PKB ke22 di DPP PKB (foto: Dokumen PKB)

FUJIAN, RADARBANGSA.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI menyebut pandemi Covid-19 telah mengubah seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Karenanya, PKB melalui kader-kadernya baik di pemerintahan maupun parlemen meyakinkan kepada negara bahwa kebijakan pemberantasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong, parsial dan tambal sulam.

Demikian disampaikan Gus AMI saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Internasional virtual yang diikuti oleh sekitar 400 delegasi partai politik dari lebih 100 negara di Fujian, China, Senin, 12 Oktober 2020.

"Perlu komitmen kuat dalam satu formula, pendekatan, inovasi serta terobosan baru dalam implementasi di lapangan," ujar Gus AMI.

Kemiskinan yang melonjak, pemutusan hubungan kerja yang terus berjalan, serta usaha yang gulung tikar akibat pandemi, kata Gus AMI, telah memaksa PKB merumuskan gerak perjuangan serta manifesto politik sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan mandat kemanusiaan.

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, di masa pandemi, ada empat hal yang menjadi titik tekan perjuangan politik, yakni bidang pendidikan, pertanian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan ekonomi kerakyatan.

Pertama, pendidikan untuk semua (education for all). Menurut Gus AMI, pandemi telah membuat bangsa ini gagap dan centang perenang dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

"Saya, PKB, meyakini bahwa investasi manusia melalui jalur pendidikan adalah upaya paling strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan," katanya. 

Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren adalah contoh kebijakan yang diinisiasi PKB sebagai upaya meminimalisir risiko buruk akibat Covid-19 yakni terjadinya lost generation.

Kedua, sektor pertanian. PKB punya perhatian serius di sektor ini. Di tengah seluruh sektor tumbuh minus akibat pandemi, sektor pertanian justru tumbuh positif. "Karenanya, upaya memutus mata rantai kemiskinan salah satunya harus dimulai dari sektor ini," tuturnya.

Perlu ada kebijakan dalam soal redistribusi  lahan melalui reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai hilir sektor pertanian.

"Ini adalah langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan partai politik dalam memutus mata rantai kemiskinan," urainya.

Ketiga, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui UU Desa No.6/2014 dan Dana Desa, Indonesia  mengupayakan transformasi ekonomi pedesaan (rural economy) secara masif dgn menempatkan desa sebagai lokomotif perubahan dan pembangunan ekonomi berbasis pedesaan.

Terakhir, ekonomi kerakyatan. Dikatakan Gus AMI, akibat pandemi, sektor inilah yang paling terkena dampak. Sektor ini hampir menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. Sektor ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati UMKM juga terbukti sebagai pelampung masalah ketenagakerjaan dan mampu bertahan di saat krisis.

"Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kepada sektor ini. PKB mendesak negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hasilnya, negara mengucurkan anggaran Rp123, 46 triliun sebagai perlindungan sosial kepada UMKM," tuturnya.

Dikatakan Gus AMI, sebuah arah baru politik kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan cara menggerakkan bandul pendulum kebijakan yang dilahirkan baik oleh pemerintah, parlemen, bahkan partai politik, ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.

"Kebijakan-kebijakan yang diproduksi harus bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Di situlah sesungguhnya tanggungjawab besar eksistensi sebuah partai politik," pungkasnya.