Anggota DPR RI FPKB Abdul Wahid (foto: Istimewa)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Abdul Wahid ikut membahas dan mengesahkan UU Cipta Kerja sebagai perwakilan dari Fraksi PKB, menurutnya UU ini mengakomodir kepentingan petani kelapa sawit.
Dalam Klaster Sumber Daya UU Ciptaker, keterlanjuran kebun kelapa sawit yang berada dalam klaim kawasan hutan, baik itu Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) akan dibebaskan dari klaim kawasan hutan.
"Karena sudah terlanjur digarap ya harus ada solusi, jika petani yang menggarap maksimal 5 ha, ya tinggal dilaporkan, bisa disertifikatkan tetapi tidak boleh jual. Jika yang menggarap perusahaan denda berlaku 5-15 juta/ha, izin boleh dilanjutkan dan ada pajak untuk daerah juga," sebut Politisi Muda ini kepada awak media, Jumat 9 Oktober 2020.
Lantas jika kebun kelapa sawit itu berada diklaim kawasan hutan lindung dan konservasi, pemerintah akan memberikan toleransi selama satu daur masa tanam, "Untuk yang terlanjur menggarap dikawasan Hutan Lindung dan konservasi ditoleransi selama satu daur masa tanam, setelah itu harus dikembalikan ke Negara, untuk perusahaan tetap berlaku denda," tambah politisi asal Indragiri Hilir (Inhil) ini.
Menurut Abdul Wahid, solusi bagi kebun perorangan yang tumpang tindih dengan konsesi atau Hak Guna Usaha (HGU) kata lelaki 40 tahun adalah luas HGU atau Konsesinya yang dikurangi, bukan petani kelapa sawitnya yang diusir.
"Nah, bagi lahan HGU yang tunpang tindih, konsesi HGU yang dikurangi, sebab enggak mungkin kelapa sawit itu ditebangi, semuanya harus saling azas manfaat. Perkiraan kita, Negara akan mendapatkan dana sekitar Rp250 triliun dari hasil pembayaran itu dan yang paling penting lagi, semua pekebun mendapat kepastian hukum," katanya.
Selama ini, kata Wahid, yang diuntungkan oleh klaim kawasan hutan itu justru hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan sisi abu-abu ketidakpastian hukum tadi.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Riau kecil dari sektor kebun kelapa sawit, karena klaim kawasan hutan tumpang tindih tadilah. sementara di sisi lain, sejumlah oknum yang kenyang," katanya.
Masih soal kelapa sawit, Wahid menyebut bahwa perusahaan yang didapat dari pemerintah (HGU), wajib membikin kebun pola kemitraan 20 persen. Tapi kalau lahan itu beli sendiri dan kemudian diurus Izin Usaha Perkebunan (IUP) nya, kemitraan tetap harus ada, tapi lahan untuk kemitraan itu bersumber dari lahan masyarakat yang akan menjadi mitra.
"UU ini jadi semacam karpet merah, penuh dengan kepastian hukum bagi investasi. Mudah-mudahan dengan adanya UU ini, investasi yang masuk ke Indonesia akan melonjak," ungkapnya.
Sebab itu tadi, urus izin enggak perlu lagi pakai ketemu orang, "Aturan semacam ini tentu akan menyebabkan birokrasi yang koruptif akan tidak zona nyamannya," lanjutnya.
Selama ini kata Wahid, investasi tidak tumbuh dari ketidakpastian hukum, khususnya di sektor kehutanan dan perkebunan. Regulasi tumpang tindih Keadaan semacam ini jugalah kata Wahid yang membikin angkatan kerja di Indonesia menjadi tinggi, banyak yang akhirnya cari kerja di luar Negeri.
“Tapi Insya Allah dengan adanya UU ini, investasi semakin tumbuh dan tenaga kerja terserap,” dia mengatur harapan itu.
