Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyampaikan sambutan dalam Kick Off Gerakan Bangkit Belajar di Jakarta (foto Youtube)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengutarakan 5 objektif terkait kondisi pendidikan di Indonesia di tengah pandemic virus Corona Virus Disease (Covid-19). Hal itu dia sampaikan saat memberi sambutan dalam acara Kick Off Gerakan Bangkit Belajar di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2020.
Objektif pertama, Huda menyatakan saat ini Indonesia masuk darurat pendidikan, baik kualitas maupun kuantitas. Menurut Huda, dari 68 juta peserta didik, hanya 30 persen yang bisa ikut Pembelajaran Jarak jauh (PJJ).
Musababnya cukup banyak dan beragam, namun mayoritas di antaranya adalah tersangkut soal kuota internet, ketidakadaan gadget, serta problem sinyal yang belum mereta. Pun demikian kualitas pendidikan Indonesia juga menurun, terlebih saat pemerintah memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional.
“Banyak anak didik yang justru tidak belajar karena lepas dari UN. Saya afirmasi PJJ hanya bisa diikuti oleh 30 persen anak didik. Secara kualitas juga ada problem, banyak anak-anak kita stress, pola pembelajaran dipindah ke rumah tanpa diimbangi fasilitas yang memadai,” tutur Huda.
Objektif yang kedua, lanjut Huda, kebijakan pemerintah melalui Kemendikbud terkait relaksasi penggunaan dana BOS. Dulu tidak boleh untuk banyak hal, tapi sekarang boleh untuk beli kuota dan keperluan lain terkait PJJ. Bahkan sekolah swasta tahun ini juga dapat dana BOS.
“Tapi ini tidak bisa menyelesaikan masalah, sebelum Covid-19 saja dana BOS tidak cukup, apalagi sekarang,” ungkap Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat ini.
Objektif ketiga yaitu peta kebutuhan dalam masa pandemi Covid-19 dan membutuhkan mitigasi kebutuhan. Huda menyatakan banyak anak didik tidak punya HP, yang punya HP pun belum tentu bisa beli pulsa dan paket internet.
“Jadi perlu perhatian dan sikap pemerintah yang serius untuk wilayah di 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar),” tegas huda.
Objektif yang keempat yaitu perlu rentang koordinasi dengan pemerintah daerah. Huda menyebut ujian kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem makarim saat ini adalah mengkoordinasikan seluruh kebijakan Pemerintah kepada Pemda secara massif.
“Tetapi juga belum meringankan beban PJJ. Hasil penelitian KPAI dari 10 sekolah yang siap hanya 1 sekolah, terkait pengadaan protokol kesehatan,” tutur Huda.
Objektif yang terakhir yaitu perlu membentuk pusat belajar di desa-desa. Huda menyebut ide ini berasal dari Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) dan sangat perlu ditindaklanjuti.
“Gerakan bangkit belajar adalah respon dari apa yang disampaikan oleh pak Muhaimin beberapa bulan yang lalu. Indonesia sedang mengalami darurat pendidikan, sehingga sekecil apapun yang bisa kita bantu tentu sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan,” tukas Huda.
Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua Umum PGRI, Prof. Supardi, Sekjen FSGI, Heru Purnomo, Ketua KPAI, Susanto, Sekretaris LP Ma’arif NU, Harianto Oghie, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, perwakilan dari Ruang Guru dan Tanoto Foundation.
