Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI). (Foto: dprgoid)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Hasil seleksi Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memicu kontroversi publik. Selain masuknya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar, banyak entitas baru di dunia pendidikan lolos seleksi program.
Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar-Menengah PP Muhammadiyah pun menyatakan mundur dari kepesertaan POP sebagai bentuk protes.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim transparan terhadap kriteria-kriteria organisasi yang lolos dalam seleksi program tersebut.
"Kami mendesak Kemendikbud membuka kriteria-kriteria yang mendasari lolosnya entitas pendidikan sehingga bisa masuk POP. Dengan demikian publik akan tahu alasan kenapa satu entitas pendidikan lolos dan entitas lain tidak,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2020.
Sebelumnya, Lembaga Pendidikan Ma`arif PBNU mengundurkan diri dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud. LP Ma`arif NU menjadi organisasi kedua yang mengundurkan diri setelah Muhammadiyah.
Ketua LP Ma`arif PBNU, Arifin Junaedi menilai hasil seleksi calon organisasi penggerak tidak mencerminkan konsep dan kriteria organisasi penggerak yang jelas.
"Sehubungan dengan ditetapkannya beberapa calon organisasi penggerak yang lolos evaluasi proposal POP dan terpilih dalam Program Organisasi Penggerak sebagaimana yang termuat dalam surat Dirjen GTK Kemendikbud RI tanggal 17 Juli tahun 2020 Nomor 2314/B.B2/GT/2020, dengan ini kami sampaikan bahwa LP Ma`arif NU PBNU mundur dari program tersebut," kata Arifin dalam keterangannya pada Rabu, 22 Juli 2020.
