Marwan Jafar (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB). (Foto: twitter: @marwan_jafar)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Sepekan atau dua pekan terakhir, Tim Satgas Penanganan Covid-19 di pusat maupun beberapa daerah tertentu melaporkan terjadi peningkatan kasus orang positif Covid-19 meningkat secara signifikan.
Mengatasi gejala peningkatan itu, segenap pihak jajaran pemerintah diingatkan perlu menggencarkan kembali tes cepat (rapid test) maupun tes lebih akurat-intensif alias polymerase chain reaction (PCR) Swab buat mendeteksi penularan virus Corona. Hal ini diungkapkan anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar kepada awak media, Senin, 13 Juli 2020 di Jakarta.
Ia mengingatkan, persoalannya saat ini banyak warga masyarakat mengeluhkan buat melakukan dan mengetahui hasil tes cepat, apalagi tes PCR biayanya sungguh memberatkan. Dicontohkannya, biaya tes cepat yang semula di kisaran Rp 150 ribu- Rp 200 ribu, saat ini sudah meroket sampai Rp 500 ribu lebih per orang sekali test di sejumlah daerah. Sebagai bandingan di China diinfokan, untuk rapid test hanya perlu biaya paling mahal sekira Rp 50 ribu.
"Apalagi buat biaya test PCR yang memang lebih mendalam atau akurat hasilnya, pekan lalu saya menemukan fakta orang harus ngeluarkan biaya sampai Rp 2 juta lebih per orang per sekali tes PCR. Sama saja periksa di rumah sakit negara maupun swasta. Mohon maaf, bagi kalangan rakyat kecil seperti pedagang pasar tradisional atau pekerja lepas harian, tukang ojek, dan para sopir mana mungkin dengan penghasilan pas-pasan mereka mudah memeriksakan diri terkait virus Corona?" ujar Legislator Fraksi PKB ini.
Solusi konkritnya, jelas Marwan, segenap jajaran pemerintah, kementerian serta kelembagaan dan BUMN sampai pemerintah daerah khususnya tim penanganan Covid-19 mesti benar-benar menggratiskan masalah biaya rapid test dan test PCR Swab buat rakyat biasa demi misi memberikan poteksi, mensubsidi dan memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan tes cepat, terutama mencegah penularan virus Corona. Koordinasi dan kerja sama antar pihak berwenang secara masif-sistematis tersebut juga wajib ditingkatkan buat meringankan beban warga masyarakat.
Mantan Menteri Desa-PDTT itu juga mengingatkan, alokasi pembiayaan atau APBN untuk penanganan Covid-19 secara nasional juga sudah dinaikkan dari semula Rp 78,51 triliun menjadi Rp 87,55 triliun. Dia menilai, kekhawatiran beberapa kalangan seperti kecenderungan ada oknum yang memanfaatkan situasi pandemi, mengail di air keruh hingga gejala komersialisasi maupun penyerahan biaya-biaya test kesehatan ke mekanisme pasar sepenuhnya jangan sampai dibiarkan dan makin memberatkan rakyat.
Marwan juga mengapresiasi pemerintah daerah yang mau menjemput bola atau aktif untuk menemukan warga masyarakat meskipun berkategori orang tanpa gejala virus Corona. Ia tak lupa mengajak segenap warga masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti selalu bermasker, jaga jarak fisik dan sering cuci tangan serta tidak menganggap remeh serta tetap waspada soal penularan virus Corona.
