Cak Imin saat mengunjungi nelayan di Jateng 2018 yang lalu (foto Radarbangsa/AL)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Tepat pada 2 Juli 2020, hari ini, Hari Kelautan Nasional biasa diperingati. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi 2/3 wilayah laut terdiri dari 3,25 juta km2 luas lautan, dan 2,55 juta km2 sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), refleksi Hari Kelautan Nasional tentu cukup penting.
Hamparan laut Indonesia yang sangat luas memiliki potensi sumber daya yang besar. Tak hanya itu kondisi strategis geografis Indonesia sebagai bagian segitiga karang dunia (coral triangle) telah menjadikan Indonesia sebagai the world megabiodiversity.
Melihat fakta itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai potensi besar kelautan Indonesia hingga saat ini masih belum mampu dioptimalkan.
Ada sejumlah poin refleksi Cak Imin terkait masalah tersebut. Pertama, dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah yang termiskin (the poorest of the poor).
Menurut Cak Imin, fakta yang terpampang jelas adalah absennya negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran sehingga tengkulak (middle man) memanfaatkan peluang ini.
“Alhasil, prinsip survival of the fittest berlaku di perkampungan nelayan,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Kamis, 2 Juli 2020.
Kedua, lanjut Wakil Ketua DPR RI itu, kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya.
Padahal, berdasarkan data FAO (2014) pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat ke-2 untuk produksi perikanan tangkap dan peringkat ke-4 untuk produksi perikanan budidaya di dunia.
Fakta ini dapat memberikan gambaran bahwa potensi perikanan Indonesia sangat besar. Namun hingga saat ini belum mampu dikelola dengan baik, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.
Cak Imin yakin jika sistem pengelolaan produksi kelautan nasional berjalan optimal, maka dapat dijadikan salah satu sumber modal utama pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang.
“Ketiga, marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi,” tukas dia.
