Sekolah Zona Hijau Dibuka, PKB Minta Metode Belajar Jarak Jauh Tetap Diadaptasi

Ahmad Zubaidi | Rabu, 17/06/2020 09:45 WIB
Sekolah Zona Hijau Dibuka, PKB Minta Metode Belajar Jarak Jauh Tetap Diadaptasi Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB). (Foto: twitter @DPR_RI)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda meminta agar Kemendikbud segera mengadaptasi metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) lantaran mayoritas siswa saat ini masih belajar dari rumah.

Menurut Saiful, sekolah yang berada di zona hijau Covid-19 yang rencananya bakal segera dibuka tak sebanyak sekolah yang berada di zona kuning, oranye dan merah.

"Kemendikbud harus melakukan pembaharuan atau perbaikan kurikulum yang adaptive dengan metode baru yaitu metode PJJ itu, dan di situ yang harus kerja keras Kemendikbud karena 94 persen harus dengan pola belajar dari rumah," ujar Saiful di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memperhatikan protokol kesehatan di sekolah zona hijau Covid-19 agar para siswa di sekolah tersebut terhindar dari bahaya Covid-19.

"Sekolah di zona hijau yang buka harus dipastikan terkait protokol kesehatan, harus dipastikan," kata Syaiful.

Apalagi, kata Syaiful, sekolah-sekolah di zona hijau yang diizinkan untuk dibuka tersebut masuk dalam wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Karena itu, dia meminta agar pemerintah membantu dalam hal alat kesehatan yang dibutuhkan di sekolah.

Saiful juga memamaparkan temuan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Menurut Saiful, hasil survei FSGI salah satu hasilnya menyatakan bahwa sekolah-sekolah di kawasan 3T dalam pengadaan alat-alat kesehatan itu relatif tidak mampu.

"Artinya pada konteks ini butuh intervensi baik oleh pemda melalui disdik kota masing-masing maupun intervensi Kemendikbud selaku pemerintah pusat," tuturnya.

Selain itu, dalam survei yang dilakukan FSGI, banyak guru, orang tua dan murid yang masih belum memahami protokol kesehatan. Sehingga, pemerintah perlu melakukan sosialisasi protokol kesehatan di wilayah tersebut.

"Artinya supaya tidak jadi klaster baru sebagaimana disampaikan dua hal ini harus diseleasikan dan diintervensi karena menggunakan skema BOS (bantuan operasional sekolah) sudah habis mereka, artinya butuh bantuan baru di luar BOS itu," ungkap Syaiful.