Ratna Juwita Sari (Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB). (Foto: istimewa)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari meminta pemerintah melakukan rapid test di pondok pesantren sebelum memberlakukan `new normal`. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya memperhatikan sekolah formal saja dan mengabaikan pesantren.
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, pesantren memiliki jasa yang besar bagi bangsa, negara dan masyarakat Indonesia. Diungkapkannya, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren melakukan pembelajaran nilai moral, pembentukan kader ulama, pembentukan karakter dan secara historis berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.
"Negara tidak boleh mengabaikan keberadaan pesantren. Ditengah pandemi seperti saat ini, Negara harus hadir secara langsung, harus menyediakan kebutuhan bagi pesantren dalam menghadapi new normal," kata Ratna dalam keterangannya, Jumat, 29 Mei 2020.
Politisi muda asal Tuban itu meminta pemerintah untuk melakukan rapid test pada 28.194 pesantren demi menjaga kesehatan 18 juta santri, kyai, 1,5 juta pengajar dan masyarakat dari ancaman penularan sebaran Covid-19. Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu baru saja melaunching produk hasil inovasi yang dihasilkan Kemenristek/BRIN terkait penanganan Covid-19.
"Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan rapid test tersebut. Pesantren selama ini bergerak mandiri. Saatnya pemerintah membuktikan komitmennya. Hal ini sejalan dengan amanat UU Pesantren," tegasnya.
Rapid test, lanjutnya, prasyarat utama yang harus dilakukan selain kesiapan-kesiapan lain sebagaimaa protokol kesehatan yang telah disampaikan pemerintah. Untukitu, ia mendesak pemerintah untuk segera merealisasikannya karena pesantren memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap penularan Covid-19.
"Saya minta pemerintah segera menyediakan semuanya dengan baik. Jangan sampai wabah ini menyasar kalangan pesantren. Sekali lagi, saya tegaskan agar pemerintah segera melakukan rapid test kepada santri, juga kepada semua warga pesantren. Semuanya harus terencana dan terukur. Jangan sampai karena tidak disiapkan dengan baik, pesantren jadi korban," tutupnya.
