Presiden Jokowi (Foto: Pinter Politik)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Bank Indonesia memaparkan jumlah penduduk sangat miskin di Indonesia saat ini sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,371 dari jumlah penduduk Indonesia.
Terkait data tersebut Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kemudian meminta kepada K/L strategi percepatan pengentasan kemiskinan agar terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Hal ini menurutnya untuk memperjelas peran siapa melakukan apa.
"Kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 jiwa ini. Karena itu data tentang siapa dan dimana warga kita ini harus betul-betul akurat, sehingga program bisa disasarkan tepat pada kelompok sasaran yang kita inginkan. Dan kita harapkan nanti di 2024, untuk kemiskinan ekstrem ini bisa kita berada pada posisi 0 (nol)," pungkas Presiden. tutur Presiden pada Rapat Terbatas (ratas) tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Rabu (4/3), di Kantor Presiden, Jakarta.
Presiden menyampaikan bahwa saat ini intervensi dari kementerian/lembaga (K/L) dari sisi program juga semuanya menyasar untuk mengentaskan kemiskinan, baik yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu sembako.
"Bagaimana intervensi dari sisi program untuk income generating warga miskin, baik itu yang namanya KUR, Mekaar, Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, UMi saya kira semuanya bisa disasar ke sana," pungkasnya.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan tentang pengentasan kemiskinan lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Corporate Social Responsibility (CSR) swasta.
"Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada BUMN PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), ada CSR sektor swasta semuanya harus diarahkan ke arah ini. Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan terkonsolidasi, saya yakin akan bisa kita lakukan," tegasnya.
