Basuki hadimuljono (Menteri PUPR RI).
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan penanganan banjir di Indonesia termasuk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) harus dilakukan secara terintegrasi berdasarkan satuan wilayah sungai tanpa dibatasi wilayah administrasi, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Upaya penanganan banjir di Indonesia itu pendekatannya bukan batasan administratif, namun batasan wilayah sungai. Jabodetabek terdiri dari wilayah Sungai Ciliwung, kemudian sebagian wilayah Sungai Cisadane, dan Sungai Citarum. Untuk penanganan Sungai Ciliwung seperti yang pernah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, sudah ada master plannya sejak tahun 1973 kemudian direview pada 1997 dan terakhir pada 2007. InsyaAllah dengan mengerjakan master plan tersebut dapat mengurangi banjir di wilayah Jakarta,” kata Menteri Basuki dalam siaran persnya melalui pugoid, Kamis 27 Februari 2020.
Menurut Menteri Basuki, Masterplan Pengendalian Banjir Jakarta memuat pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), Sudetan (floodway) dan bendungan kering di hulu Sungai Ciliwung.
“Di hulu Ciliwung kita sedang bangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, nanti di tengah di Bidara Cina ada Sudetan yang mengalirkan debit air dari Kali Ciliwung ke KBT untuk mengurangi beban aliran di pintu air Manggarai,” jelasnya.
