Anggota FPKB Siti Mukaromah (foto: Istimewa)
BANJARMASIN, RADARBANGSA.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tanggal 24-26 Februari 2020. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan, pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa dalam APBD.
Kunker yang dipimpin oleh Cucun Syamsurijal itu, Banggar DPR RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor didampingi Sekretaris Daerah Kalsel, Abdul Haris, sejumlah Forkopimda Kalsel, Walikota dan Bupati, Kementrian Keuangan RI, Kantor Pajak dan Bea Cukai di ruang rapat Setdaprov Kalsel, Banjarbaru.
Dalam kesempatan ini, salah seorang Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB, Siti Mukaromah atau Erma, secara khusus memberi catatan atas upaya pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Ada tiga hal yang ia sorot dalam pertemuan tersebut. Pertama, Regulasi terkait ekspor impor yang menyentuh kepentingan usaha kecil.
“Saat ini ada perbedaan pandangan antara Pemerintah dan pelaku usaha kecil mengenai perbedaan barang jadi dan barang mentah. Negara memandang ekspor rotan termasuk illegal karena aturan melarang ekspor komoditi barang belum jadi. Pemerintah mendefinisikan barang jadi sebagai barang yang sudah bisa digunakan seperti tas, sementara bagi masyarakat Kalsel, rotan yang sudah dibersihkan termasuk barang jadi,” kata Erma.
Menurutnya, perselisihan tersebut harus dijembatani agar masyarakat tidak merasa terhambat oleh peraturan, “Dalam regulasi harus diperjelas definisi mengenai barang jadi dan barang mentah agar masyarakat tidak bingung. Hal ini untuk menyamakan persepsi sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat dari sektor pajak barang ekspor,” jelasnya.
Kedua, lanjut Erma, arah pengembangan potensi non-tambang. Kalsel unggul di bidang pertambangan. Lalu bagaimana dengan warga di area yang tidak memiliki potensi ini?. Erma mendesak pemerintah harus memiliki arah pengembangan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah non-tambang.
Ketiga, Erma juga mendesak agar pemerintah memberi perhatian atas lahan bekas tambang. Pemerintah harus memiliki rencana dan mendesak pengusaha untuk melakukan recovery produktif pada wilayah pasca penambangan selesai. “Lahan pasca tambang harus dioptimalkan dengan baik. Yang perlu ditekankan disini adalah peningkatan ekonomi dengan tetap ramah lingkungan”, terang politisi PKB itu.
