Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan dan Menteri KKP Edhy Prabowo RDP dengan asosiasi nelayan seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2). (Foto: twitter @FraksiPKB)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI dengan berbagai asosiasi nelayan Indonesia dan dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Pertemuan itu membahas sejumlah hal berkaitan dengan perikanan dan kesejahteraan nelayan.
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin menyampaikan bahwa luasnya laut Indonesia menjadi perhatian dari berbagai pihak. Bukan hanya soal pengelolaan ikan laut, tapi juga dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.
"Saya berharap nelayan Indonesia semakin maju berkembang. Sehingga tentunya bukan hanya memajukan stok ikan di Indonesia tetapi juga dapat menjadi tumpuan ekonomi bangsa," kata Gus Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.
Baca Juga: Gus Muhaimin: PKB Siap Berpartisipasi Bangun Dunia yang Maju dan Damai
Ketua Umum DPP PKB itu berharap, bila stok ikan melimpah maka perekonomian masyarakat juga meningkat dan harga ikan bisa lebih terjangkau. "Bilamana harga terjangkau tentunya efek dominonya konsumsi masyarakat untuk makan ikan juga meningkat. Hal ini bukan hanya berpengaruh pada ekonomi, konsumsi ikan juga baik bagi yang mengkonsumsinya," terang Gus Muhaimin.
Tak hanya ikan, Gus Muhaimin juga memberikan masukan untuk Kementerian KKP agar menemukan solusi soal ekspor ikan yang masih bermasalah. "Seperti Kenur harus menjadi perhatian, jumlahnya sangat banyak dan kerap kali di ekspor secara ilegal. Saya harap ini dapat menjadi temuan yang dapat ditindaklanjuti agar baik bagi kesejahteraan masyarakat kita yang jumlahnya sangat banyak ini," tandasnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan yang turut mendampingi meminta Menteri KP memperhatikan nasib para nelayan. Menurutnya, Edhy Prabowo mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki nasib nelayan di Indonesia.
Disampaikannya, salah satu prioritas utama untuk memajukan kesejahteraan nelayan yakni menghapus peraturan yang menghambat perkembangan dunia perikanan. "Peraturan-peraturan Menteri yang menjadi kekuatan bagi perikanan kita dan fondasi untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan," tuturnya.
Menanggapi masukan dari Gus Muhaimin dan Daniel Johan, Edhy Prabowo mengaku bahwa pihaknya saat ini terus berupaya untuk meningkatkan produktifitas perikanan Indonesia dengan berbagai upaya mulai dari pembenahan aturan ataupun peningkatan sarana dan prasarana.
"Baru 10 persen pengelolaan ikan di Indonesia. Kami menargetkan hal ini bisa mencapai 50 persen khususnya soal budi daya seperti udang dan ikan," terangnya.
Baca Juga: Soroti UU Perikanan, Luluk: IUU Fishing Butuh Penanganan Komprehensif
Selain itu, Menteri Edhy juga membuka pintu selebar-lebarnya bilamana ada nelayan yang masih merasa dipersulit atau belum optimal produksinya. "Sampaikan kepada kami secara langsung, jangan sesumbar di sosial media bilamana ada merasa dipersulit akan kami bantu hingga mendapatkan penyelesaiannya," pungkas Edhy.
Sebagaimana diketahui, turut hadir Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia, Asosiasi Perikanan Terpadu, Himpunan Perusahaan Penangkapan Udang Indonesia, Perkumpulan Pesona Laut Maluku, Asosiasi Pengalengan Ikan Bitung, Masyarakat Akuakultur Indonesia dan Abilindo, PT Ocean Mitra Mas, Nelayan Benih Lobster Binuangeun Banten, Perwakilan Nelayan Lampung, dan Nelayan Benih Lobster Sukabumi.
