Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin menyampaikan pidato dalam acara Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-15 di Parlemen Burkina Faso, Jumat, (31/1). (Foto: twitter @DPR_RI)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan bahwa aksi terorisme atas nama agama yang kerap tejadi di berbagai negara adalah tindakan yang berlawanan dengan ajaran Islam. Sehingga, menurutnya, perlu ada komitmen dunia untuk memerangi aksi dan tindakan terorisme ini.
Baca Juga: Ketua DPR RI Imbau Masyarakat Tidak panik Sikapi Penyebaran Virus Corona
Hal itu ia tegaskan saat menghadiri konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-15 di Parlemen Burkina Faso, Jumat, 31 Januari 2020. Menurut Azis, PUIC harus memiliki berkomitmen meyakinkan masyarakat global bahwa berbagai aksi terorisme dengan korban masyarakat sipil adalah sangat ditentang Islam.
"Mengidentikkan Islam dengan terorisme adalah kekeliruan fatal," tegas Azis.
PUIC juga harus terus memberdayakan parlemen-parlemen negara Muslim, memformulasikan solusi-solusi cerdas anti-terorisme. Parlemen yang tergabung dalam PUIC ini dituntut meramu solusi-solusi yang ditawarkan para pemangku kepentingan terutama para pakar dan institusi akademik. Satu hal yang pasti bahwa terorisme membutuhkan motif ideologi untuk membenarkan tindakan para pelaku terorisme.
Baca Juga: Komisi X DPR RI Segera Revisi UU Kepemudaan
Kendati demikian, Azis menilai akar terorisme tidak tunggal. Namun sejumlah kajian dan studi pakar terorisme menunjukkan bahwa akar utama lahirnya terorisme adalah ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik.
"Parlemen dituntut berkontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial, kebebasan hak asasi manusia, dan kesejahteraan di level nasional, kawasan, dan global," ujarnya.
Diketahui, jumlah umat muslim di dunia adalah 22 persen dari populasi dunia dan memiliki pemerintahan di 57 negara, namun cukup disayangkan tak satu pun negara muslim memegang hak veto di PBB. Sehingga ke depan dirasa perlu untuk mengkuatkan soliditas antar negara muslim agar memiliki kekuatan politis di PBB.
