Ilustrasi Haji Indonesia. (Foto: istimewa)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Delegasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah Haji Indonesia di tahun 2020 ini. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan setidaknya ada empat komponen yang dipastikan pelayanannya semakin meningkat dalam pelaksanaan Haji tahun ini.
Pertama, soal pemondokan atau akomodasi. Ace mengatakan, pihaknya telah meninjau beberapa wilayah di Makkah yang nantinya akan digunakan untuk pemondokan jemaah Haji tahun ini.
Baca Juga: Komisi VIII Minta Kemenag Keluarkan Standar Resmi Pelayanan Ibadah Haji
Dia menekankan agar setiap pemondokan yang digunakan harus standar bintang tiga. Di samping itu, menurutnya, di setiap hotel harus tersedia air minum, tempat mencuci dan ruang kesehatan untuk setiap kloter. Selain itu, pihaknya juga memastikan agar setiap kamar kapasitasnya tidak terlalu banyak agar jemaah merasa nyaman.
“Kami masih menemukan adanya kamar yang seharusnya kapasitas empat orang, tetapi dalam perhitungan tashrih sebanyak lima orang. Harus diperhatikan tempat penyimpanan koper dan kapasitas toiletnya jika jumlahnya sangat banyak," kata Ace dilansir dari laman dpr.go.id, Selasa, 28 Januari 2020.
Sementara untuk proyeksinya, Legislator Fraksi Parti Golkar itu menjelaskan bahwa akomodasi jemaah di tanah suci ialah sebanyak 173 hotel, yang tersebar di Jarwal, Misfalah, Rei Bakhs, Mahbas Jin, Aziziyah, Raudloh dan Syisyah. Sementara di Madinah, akomodasi jemaah Indonesia harus di kawasan markaziyah.
"Soal detail semua komponen itu, kami harus pastikan setelah ditetapkan BPIH tahun 2020 karena menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya.
Selanjutnya, Ace menuturkan bahwa DPR RI juga mengusulkan untuk menambah makanan untuk jemaah Haji tahun ini menjadi 50 kali, terutama menjelang wukuf di Arafah. Sebab di tahun-tahun sebelumnya di saat menjelang Haji, tidak disediakan karena alasan padatnya menjelang puncak Haji.
Menurutnya, ketersediaan makanan ini penting karena jemaah Haji membutuhkan stamina saat menjalankan puncak Haji. Pasalnya, jika jemaah membeli makanan di rumah makan, belum tentu tersedia di sekitaran jemaah tinggal. Sementara jemaah juga dilarang memasak oleh pihak hotel. "Kami juga meminta agar ketersediaan makanan ini cita rasa Indonesia dengan menu yang beragam. Kami minta pengawasan yang higienis dan kualitas gizinya diperhatikan," lanjutnya.
Tidak hanya itu, ia mengatakan pihaknya juga mengingatkan kepada Kementerian Agama agar menggunakan produk-produk Indonesia dalam bahan makanan bagi jemaah mereka. Misalnya, beras, ikan, sayur-sayuran, daging, bumbu dan lain-lain berasal dari Indonesia. Hal ini menurutnya dapat mendorong perekonomian Indonesia.
Selanjutnya, Ace menjelaskan bahwa pihaknya meminta agar kualitas transportasi bus shalawat ditingkatkan. Bus sholawat ini akan membawa jemaah Haji Indonesia dari hotel ke Masjid Al-Haram. Karena itu, pihaknya meminta agar kualitas bus dan frekuensi bus ditingkatkan. Selain itu, DPR RI juga menyoroti soal pelayanan di Arafah, Mudzdalidah dan Mina. Dalam hal ini, Ace mengatakan bahwa pihaknya meminta agar kualitas tenda dan AC di ketiga tempat tersebut ditingkatkan.
Ke depan, Ace mengatakan DPR RI akan melakukan pengawasan kembali terkait hal-hal yang merekatekankan dalam persiapan Haji 2020 ini. Ia menegaskan, bahwa mereka akan terus memastikan agar standar-standar dasar pelayanan kepada jemaah Haji terus ditingkatkan. Kalau pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kata dia, tentu akan mereka evaluasi.
Baca Juga: Kemenag Akan Rekrut Petugas Haji 2020
Namun demikian, ia belum bisa menjelaskan secara rinci soal kontrak terkait berbagai persiapan Haji di tanah suci. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan Kemenag RI dengan pihak Arab Saudi. Di sini, Komisi VIII DPR RI telah menyampaikan aspek standar-standar dan indikator pelayanan yang terbaik untuk jemaah.
“Kami akan segera memutuskan BPIH tahun 2020 lebih cepat. Insya Allah akhir bulan Januari 2020. Sehingga, pihak Kementerian Agama segera untuk bekerja menyediakan akomodasi, katering dan transportasinya setelah kami putuskan BPIH secara resmi," tutup legislator dapil Jawa Barat II itu.
