Executive Meeting CDI di Yogyakarta Hasilkan 10 Resolusi

Ahmad Zubaidi | Kamis, 23/01/2020 17:49 WIB
Executive Meeting CDI di Yogyakarta Hasilkan 10 Resolusi Suasana Executive Committee Meeting CDI di Yogyakarta (foto Radarbangsa/TAP)

YOGYAKARTA, RADARBANGSA.COM - Executive Committee Meeting Centrist Democrat International (CDI) di Yogyakarta hari ini memasuki hari kedua. Meeting yang diikuti oleh puluhan pimpinan partai politik anggota CDI se dunia ini telah menghasilkan sejumlah resolusi.

Dari informasi yang dihimpun redaksi, ada 10 resolusi yang ditetapkan dalam Executive Committee Meeting tersebut, yaitu:

1. Resolusi tentang upaya CDI mempromosikan tatanan internasional berbasis regulasi, etika universal dan nilai-nilai kemanusiaan.

Resolusi ini berisi 18 poin yang salah satu isinya adalah penegasan kembali bahwa humanisme Barat, demokrasi Kristen dan Islam Kemanusiaan adalah tradisi yang sama, dengan kepentingan bersama dalam menegakkan tatanan internasional berbasis aturan, yang berakar pada etika dan nilai-nilai universal.

2.Resolusi Venezuela

Melalui resolusi ini, CDI menegaskan penolakan terhadap kediktatoran di Venezuela oleh Nicolas Maduro. Kediktatoran tersebut berupa larangan masuknya anggota parlemen yang sah ke dalam fasilitas Majelis Nasional Venezuela, bahkan dengan menggunakan senjata.

“Padahal parlemen dipilih oleh rakyat untuk mengemban kompetensi dasar mereka mewakili warga negara Venezuela,” demikian tertulis dalam salah satu point resolusi Venezuela.

Untuk itu, CDI meratifikasi pengakuan dan solidaritas penuh bahwa Majelis Nasional yang sah dan Mahkamah Agung yang tetap menjadi alat yang sangat diperlukan untuk melanjutkan perjuangan untuk menghentikan kediktatoran Nicolás Maduro seperti yang diusulkan oleh Presiden Sementara Venezuela, Juan Guaido.

3.Resolusi Nicaragua

Resolusi Nicaragua mengacunpada resolusi yang telah disetujui di Parlemen Eropa pada 18 Desember 2019, dengan 560 suara mendukung dan lebih dari 20 suara menentang, untuk memberi sanksi kepada pemerintah Daniel Ortega.

CDI menilai Daniel tak ada itikad baik melanjutkan dialog yang perlu dilakukan dengan oposisi, justru melakukan penindasan yang luas dan brutal terhadap masyarakat sipil, dengan korban jiwa yang signifikan dan meresahkan lebih dari 350 orang.

“Ditambah 2.000 orang terluka dan disiksa oleh tindakan keras itu, selain lebih dari 80.000 Orang Nikaragua yang telah meninggalkan negara itu karena ketakutan,” demikian tertulis dalam paragraf awal resolusi ini.

Keputusan yang menyertai resolusi tersebut juga penting, di mana Komisi Eropa telah dipanggil untuk memicu klausul demokrasi dalam Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Amerika Tengah untuk menangguhkan Nikaragua dari aliansi ini.

Karena itu, CDI memiliki legitimasi untuk mengambil keputusan internasional yang bertujuan mengembalikan hak, perdamaian dan jaminan penuh kepada siapapun, termasuk warga Nicaragua.

4. Resolusi Bolivia

Resolusi Bolivia terdiri dari 8 point penting terkait gejolak politik di negara tersebut. CDI merasa prihatin dengan kondisi di Bolivia yang dipicu oleh upaya dugaan manipulasi hasil Pemilu oleh mantan Presiden sosialis Evo Morales dan partai sayap kiri-nya MAS (Movimiento al Socialismo).

“Setelah berminggu-minggu keresahan publik, Morales akhirnya mundur dan melarikan diri melalui Meksiko dan Kuba ke Argentina. Protes di Bolivia telah menyebabkan 30 korban di kedua belah pihak. Mempertimbangkan situasi sosial yang sulit bagi banyak orang di Bolivia, dan mempertimbangkan perilaku sebagian pengunjuk rasa, militer dan polisi,” demikian tertulis dalam paragraf awal resolusi ini.

5. Resolusi KTT Iklim 2020 (COP26)

Executive Committee Meeting CDI di Yogyakarta juga turut menyuarakan pentingnya kepedulian lingkungan seperti yang dibahas dalam COP25 di Madrid Desember 2019 yang lalu.

Salah satu poin penting dari resolusi ini adalah CDI menyatakan keprihatinannya tentang kurangnya konsensus dan komitmen untuk memerangi perubahan iklim pada KTT. CDI sepakat memperjuangkan perubahan iklim pada COP26 2020 di Glasgow (Inggris).

6. Resolusi Kolombia

Krisis politik di Kolombia melatarbelakangi resolusi ini. CDI menyebut sepanjang tahun 2019, pemerintah Amerika Latin yang sah dan terpilih secara demokratis menderita akibat serangan hebat dari berbagai kelompok politik dan sosial, yang berusaha untuk menggoyahkan dan mengganggu mandat rakyat tempat mereka dipilih.

“Kolombia memiliki tradisi demokrasi yang hebat dan pemerintahnya tunduk pada tekanan sosial dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan-tindakan kekerasan dan melanggar hukum oleh kaum radikal kiri, yang bertentangan dengan etika publik, berupaya memecah-belah masyarakat, menghancurkan ketertiban umum dan memaksa perubahan struktural yang akan membahayakan bagi masyarakat Kolombia,” demikian petikan awal resolusi ini.

Oleh karena itu, CDI pihak terkait dan juga masyarakat Kolombia untuk legitimasi pemerintah Kolombia sebagai pemerintah yang dipilih secara demokratis oleh warganya. CDI juga meminta seluruh elemen bangsa Kolombia mengedepankan dialog dalam menyelesaikan krisis politik di negara tersebut.

7. Resolusi Armenia

Krisis politik di Armenia juga tak luput dari kajian anggota CDI selama di Yogyakarta. CDI menekankan pluralitas informasi, kebebasan media, persaingan politik, supremasi hukum, keadilan dan demokrasi adalah sebagai prinsip dan nilai-nilai utama masyarakat demokratis dan merupakan kunci keberhasilan pembangunan negara Armenia.

8. Resolusi Meksiko

CDI mengungkapkan keprihatinannya terkait proses peralihan kekuasaan yang terjadi di Meksiko. Dalam beberapa bulan terakhir, CDI telah menyaksikan bagaimana pemerintah federal Meksiko, yang dipimpin oleh Presiden Andrés Manuel López Obrador, dinilai melemahkan institusi dan pemisahan kekuatan yang sangat diperlukan dalam demokrasi apa pun dan telah memolarisasi opini publik, menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi suatu demokrasi yang sehat.

“Selama tahun pertama pemerintahannya, Presiden López Obrador telah berupaya menjajah cabang peradilan dengan para pendukungnya yang gigih, merusak independensinya dari cabang eksekutif,” demikian dikutip pada paragraf awal resolusi ini.

CDI juga menyebut López secara sistematis melecehkan badan-badan konstitusional otonom Meksiko, yang anggarannya telah berkurang banyak untuk melemahkan mereka, dan telah berusaha untuk menangkap mereka dengan menunjuk angka-angka dekat dengan pemerintahannya, yang bertentangan dengan status otonom mereka.

“Dengan hormat CDI meminta Organisasi Negara-negara Amerika dan Uni Eropa untuk memantau Pemerintah Meksiko secara cermat, dengan penekanan khusus pada semua tindakan yang menimbulkan risiko bagi demokrasi atau kebebasan,” demikian tertulis di bagian akhir resolusi ini.

9. Resolusi Afrika

CDI mengecam aksi terorisme di dua negara di Afrika, yaitu Somalia dan Burkina Faso. Dalam dua serangan yang sangat keras dan serius ini, sedikitnya 170 korban tewas dan lebih dari 180 menderita luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, sejumlah besar perempuan dan anak-anak kehilangan nyawa mereka.

Karena itu, CDI menyepakati resolusi dengan poin sebagai berikut:

  • Mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada kepentingan ekonomi, agama atau politik yang membenarkan tindakan terorisme apa pun terhadap warga negara yang tidak bersalah.
  • Menyupport para korban dan keluarga mereka. CDI menilai penderitaan mereka berdampak pada generasi yang akan datang.
  • Menyampaikan pesan belasungkawa dan solidaritas kepada rakyat Burkina Faso dan Somalia.

10. Resolusi tentang Pertukaran Tahanan di Ukraina

Pertukaran 76 tahanan antara Ukraina dan Rusia yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2019 tidak sepenuhnya sesuai dengan perjanjian Minsk. Karena CDI menyatakan:

  • Meminta para pihak untuk menyelesaikan pertukaran tahanan secara optimal sesegera mungkin, seperti yang diminta oleh Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam komunike akhir dari perundingan Format Normandia yang berlangsung pada 9 Desember 2019, untuk menghindarinya digunakan sebagai chip tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian di masa depan di wilayah tersebut.
  • Merekomendasikan agar para pihak mempertimbangkan tuntutan masyarakat sipil, sehingga mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan diselidiki, ditangkap dan dibawa ke pengadilan.
  • Mengecam Russifikasi melalui pelecehan dan penganiayaan terhadap warga sipil untuk memaksa imigrasi di beberapa daerah konflik di wilayah Ukraina.
  • Mengakui bahwa KTT yang dijadwalkan pada musim semi 2020 akan menjadi sangat penting dan kompleks untuk pencapaian pemahaman dan untuk mengurangi ketegangan di antara para pihak.
TAG : PKB , CDI , Resolusi