Yanuar Prihatin (Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB). (Foto: istimewa)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Tertangkapnya Komisioner KPU membuat coreng lembaga penjaga demokrasi. KPU yang merupakan lembaga pemilihan umum seharusnya berlaku sebagai penjaga demokrasi.
Baca Juga: Perempuan Bangsa PKB Bantu Korban Banjir di Sukajaya Bogor
Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Yanuar Prihatin menyayangkan adanya komisioner KPU yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Baginya, justru mencontreng lembaga negara yang ditugasi sebagai lembaga pengemban demokrasi di Indonesia.
"KPU yang menyaring para legislator dan eksekutif negara ini untuk lebih bersih dari korupsi memiliki semangat menciptakan DPR dan Presiden yang bersih KKN. Tapi tindakan OTT ini justru mencoreng nama KPU sendiri," ujar Yanuar Prihatin di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.
Yanuar melihat masalah korupsi sudah masuk level kronis. Setiap lembaga saat ini harus punya kesadaran darurat terhadap korupsi, karena inilah kunci setiap lembaga dalam menjaga diri.
"Perlu ada kesadaran darurat siaga terhadap korupsi. Pengemban disetiap lembaga wajib mengetahui indikasi adanya korupsi dilembaganya," terangnya.
Baca Juga: PKB Bagikan Ribuan Bungkus Makanan dan Alat Kebersihan di Kampung Pulo
Maka, lanjut Yanuar, selanjutnya PKB akan konsen kepada kasus tersebut di Komisi II. Menurutnya, KPU harus berbenah diri.
Pasalnya, selama era reformasi sudah enam komisionernya tertangkap terkait kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Perlu nanti kita tanyakan langsung kepada ketua KPU terkait dengan kasus yang menimpa komisionernya.
"Kasus yang menimpa KPU ini merupakan gunung es. Tawaran suap sangat riskan menimpa siapapun dan KPU harus tegas dalam membuat keputusan. Jangan sampai tergoda dengan sesuatu maka bisa merubah suatu putusan," tegasnya.
