Dyah Roro Esti (Anggota Komisi VII DPR RI). (Foto: dprgoid)
JAKARTA, RADARBNAGSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menilai jika ada yang mengatakan mahalnya harga gas karena adanya permainan mafia perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Meski demikian, ia sendiri pun beberapa kali pernah menanyakan hal tersebut baik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. PGN, maupun saat Kunjungan Kerja Spesifik ke PT. Petrokimia Gresik, belum lama ini.
“Saya pribadi berkali-kali sudah menanyakan tentang mahalnya harga gas tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga gas, yakni wellhead price, transmition price dan distribution price,” jelas Dyah dilansir dari laman dpr.go.id, Kamis, 9 Januari 2020.
Baca Juga: Komisi VII Kunker ke Maluku, Ratna Juwita Dorong Pemenuhan Listrik Desa Terpencil
Dari ketiga faktor tersebut, menurut Politisi Fraksi Golkar itu, yang membuat harga gas membengkak biasanya berada di fase transmition. Dimana dalam fase ini, pasokan gas harus melalui beberapa alat transportasi untuk sampai di titik distribusi ke end user atau consumer (pelanggan), seperti pipa-pipa dan lain sebagainya. Ongkos transportasi itulah yang menurutnya membuat harga gas mahal.
Oleh karenanya, tambah legislator dapil Jawa Timur X ini, yang perlu dijaga bersama adalah sistem yang ditempuh dari hulu hingga hilir. Ia menilai di sinilah peran DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI diperlukan, yakni ikut mengawasi proses tersebut. Sehingga proses tersebut berjalan lancar, hingga pada akhirnya harga gas pun stabil atau tidak mahal.
Baca Juga: Komisi VII DPR Sebut Potensi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Melimpah
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sempat kesal dengan mahalnya gas Industri. Padahal dirinya sudah sering memerintahkan Menteri terkait untuk membuat harga gas lebih terjangkau bagi pelaku industri. Menurutnya, gas merupakan modal pembangunan industri nasional.
Jadi seharusnya harganya tidak terlalu mahal agar industri dalam negeri bisa bersaing. Oleh karena itulah beberapa waktu lalu Presiden Jokowi memanggil jajaran Menteri terkait untuk menggelar ratas (rapat terbatas) terkait ketersedian dan keterjangkauan harga gas dalam negeri.
