Dijuluki Provinsi Olahraga, Komisi X Apresiasi Sumsel

Rahmad Novandri | Senin, 16/12/2019 18:36 WIB
Dijuluki Provinsi Olahraga, Komisi X Apresiasi Sumsel Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB). (Foto: twitter @DPR_RI)

PALEMBANG, RADARBANGSA.COM - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan bahwa Sumatera Selatan (Sumsel) adalah salah satu provinsi yang mendapat julukan sebagai provinsi olahraga. Banyak even olahraga yang sudah digelar di Bumi Sriwijaya tersebut, dan venue yang ada juga tergolong lengkap dan sudah sangat modern.

Baca Juga: Komisi X Nilai Penghapusan UN Terobosan Positif

Demikian diucapkan Syaiful Huda usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kadin Pemuda dan Olahraga Sumsel, Ketua KONI dan pengurus Cabor se-Sumsel, serta para atlet daerah Sumsel terkait pelaksanaan PON XX Papua tahun 2020. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Sumsel, Palembang, Sumsel, Jumat, 13 Desember 2019.

"Di Provinsi Sumatera Selatan kultur berolahraga-nya sudah terjadi. Dengan demikian, apabila pemerintah bisa men-support terus, maka dunia olahraganya akan semakin maju. Hal ini saya kira bisa mengobati dahaga akan prestasi olahraga kita," kata legislator Fraksi PKB ini.

Namun demikian, Syaiful menyampaikan, dari sekian banyak pelaksanaan even olahraga, seringkali hasilnya dirasa masih kurang menggembirakan. Ia menilai, apabila pihak pemda-nya terlibat penuh, dunia usaha juga ikut men-support, atletnya semangat, dan partisipasi publiknya kuat, Komisi X DPR RI yakin dahaga akan prestasi olahraga itu bisa secepatnya teratasi.

"Tujuan kunjungan kerja Komisi X ke Provinsi Sumsel adalah ingin mendengarkan success story Bumi Sriwijaya dalam melaksanakan even-even olahraga. Kami ingin potensi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi yang lain. Memang tidak mudah, karena kita bisa membangun sebuah venue tetapi maintenance-nya atau pemeliharaannya itu adalah hal yang lain," terangnya.

Menurut Syaiful, Provinsi Sumatera Selatan sudah memiliki pengalaman akan hal itu, yakni bagaimana membuat suatu even olahraga supaya venue-venue itu tetap terpelihara, dan pengalaman tentang tata cara bekerjasama dengan pihak ketiga.

"Dari Sumsel kita ingin belajar mengenai hal itu. Di Bumi Sriwijaya ini olahraga sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan sudah menjadi even pariwisata. Partisipasi publik dan dunia usaha juga sudah terjadi. Selain itu, kita juga butuh provinsi yang sudah terbiasa menggelar even-even olahraga, mengingat waktu untuk melaksanakan acara Pekan Olahraga Nasional sudah semakin dekat," tuturnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020 yang akan datang merupakan kejuaraan multieven olahraga nasional ke-20 dan akan dilaksanakan di Provinsi Papua. Penyelenggaraan PON di Papua dinilai memiliki nilai strategis dari sisi percepatan pembangunan di wilayah baik dari sisi ekonomi sosial budaya politik dan sebagai upaya untuk memperkuat identitas kebangsaan dan solidaritas nasional.

Namun demikian, dari sisi infrastruktur olahraga dan persiapan penyelenggaraan PON Papua tahun 2020 dinilai minim dan kurang berlangsung mulus. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mempercepat pembangunan venue pertandingan dan hal-hal terkait, termasuk juga memangkas sejumlah cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan dari semula 47 cabor menjadi 37 cabor saja.

Baca Juga: Komisi X Harap Revisi UU Sisdiknas Jawab Persoalan Mendasar Dunia Pendidikan

Keputusan tersebut jelas berdampak pada kerugian tim karena selama ini atlet dari berbagai daerah sudah melakukan persiapan-persiapan yang memakan anggaran yang cukup besar. Jika cabor dicoret dari penyelenggaraan PON, dikawatirkan terjadi disorientasi terhadap para atlet dan cabang, karena pembiayaannya harus putus ditengah jalan. cabor catur dan beberapa koni daerah menilai perlu alasan kuat terhadap keputusan pengurangan cabor.

"Terkait persiapan penyelenggaraan PON ke-20 tahun 2020 di Papua, dimana masih ada 10 cabang olahraga yang masih belum masuk dan sedang diperjuangkan oleh Komisi X untuk bisa tetap terlaksana. Kami mendorong terus kepada Kementerian Olahraga supaya presiden bisa mengeluarkan aturan, yang intinya diperbolehkan pelaksanaan PON diluar Papua. Hal itu agar jangan sampai terjadi demoralisasi atlet, karena mereka sudah berlatih selama 1-2 tahun belakangan ini tetapi kemudian gagal bertanding," pesannya.


Berita Terkait :