Presiden Jokowi Minta Pelayanan Pasien Kelas III BPJS Kesehatan Diperbaiki

Rahmad Novandri | Jum'at, 06/12/2019 16:10 WIB
Presiden Jokowi Minta Pelayanan Pasien Kelas III BPJS Kesehatan Diperbaiki Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kunjungi RS Cilegon, banten, Jumat (6/12). (Foto: twitter @setkabgoid)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Sejumlah Rumah Sakit (RS) mengeluh karena keterlambatan pembayaran yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menjawab keluhan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui hal itu karena BPJS masih defisit.

“Itu yang mau kita atasi. Sudah empat tahun ini tapi belum ketemu jawabannya,” kata Jokowi usai meninjau ruang perawatan di RSUD Cilegon, Banten, Jumat, 6 Desember 2019.

Baca Juga: Stok Beras Berlimpah, Presiden Jokowi Minta Kementan Siapkan Ekspor Beras

Tapi sekarang, lanjutnya, Menteri Kesehatan sudah menyampaikan di Rapat Terbatas kemarin bahwa tahun depan sudah menemukan jurusnya. “Ya, nanti tanyakan ke Menkes, sudah,” ujarnya.

Dari kunjungannya ke RSUD Cilegon itu, menurut Jokowi, sekitar 80% diantaranya 78% itu pasien PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang gratis, sisanya 20% itu memakai yang mandiri atau bayar sendiri.

“Saya kira kita kemarin di Lampung, di Subang, di sini angka-angkanya hampir sama,” ujarnya.

Soal pelayanan, Jokowi menyebut pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang sudah bagus dan ada yang masih dalam proses pembenahan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Manajemen Pengelolaan Cadangan Beras Dibenahi

Namun, mantan Walikota Solo itu meminta agar rumah sakit-rumah sakit yang menerima pasien peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperbaiki pelayanannya, khususnya untuk perawatan di Kelas III.

“Meskipun di kelas tiga tetapi pembatas mesti ada, pembatas antarpasien, entah gorden, entah pakai sliding, sekat, mestinya ada,” tuturnya.

Diketahui, kunjungan Presiden Jokowi dalam peninjauan ke RSUD Cilegon itu didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Gubernur Banten Wahidin Halim.