Eselon III dan IV Bakal Diganti Robot, PKB: Bagus, Tapi Jangan Amburadul

Ahmad Zubaidi | Sabtu, 30/11/2019 13:34 WIB
Eselon III dan IV Bakal Diganti Robot, PKB: Bagus, Tapi Jangan Amburadul Yaqut Cholil Qoumas (Anggota DPR RI FPKB). (Dokumen PKB)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menilai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti jabatan eselon III dan IV dengan artificial intelligence atau robot pintar merupakan gagasan yang bagus.

Meski demikian, kata Gus Yaqut, pemerintah harus memahami terlebih dulu manfaat dan dampak dari pemangkasan atau alih fungsi pejabat eselon III dan IV ke robot pintar.

Sebab, tak semua satuan kerja eselon III dan IV tanggung jawabnya bisa dialihfungsikan. Dia khawatir apabila semua dialihfungsikan ke robot pintar, pelayanan publik menjadi tidak efektif dan menjadi amburadul.

“Ya bagus saja (wacana ganti Eselon III – IV dengan artificial intelligence. Tapi harus dipahami kompleksitas birokrasi. Jangan hanya karena ingin debirokratisasi, malah pelayanan masyarakat menjadi amburadul,” kata Gus Yaqut kepada Wartawan, Jumat 29 November 2019.

Menurut Wakil ketua Komisi II DPR RI ini, pemerintah perlu melakukan kajian terlebih dahulu, agar nantinya tidak merusak system birokrasi dan pelayanan masyarakat jadi bisa lebih baik pasca diterapkan.

“Iya (Perlu Kajian terlebih dahulu), Jangan maunya cepat tapi tidak tepat. Keinginan yang baik jangan sampai hanya merusak sistem,” ujar dia.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan mengganti pegawai negeri sipil (PNS) dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Hal ini sejalan dengan program pemangkasan pejabat eselon di lingkungan kementerian dan lembaga (k/l).

“Kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV, kita akan lakukan yang III dan IV akan kita potong,” jelas Jokowi di acara CEO Forum di Ritz-Charlton, Jakarta, Kamis lalu.

Menurut Jokowi, program pemangkasan pejabat eselon di kementerian dan lembaga dalam rangka reformasi birokrasi yang selama ini dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Pasalnya, lanjut Jokowi, selama ini birokrasi menjadi salah satu kendala investasi masuk ke Indonesia.