Anggota Komisi VII DPR RI FPKB, Marthen Douw (foto FB Marthen Douw)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Papua terbilang besar. Dana itu mencakup dana perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus) dan dana otonomi khusus.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Keuangan Negara (BPK) tahun 2017, total dana perimbangan untuk Provinsi Papua sebesar Rp 3,7 triliun dan dana otonomi khusus sebesar Rp 8,2 triliun, sehingga total pendapatan Pemerintah Provinsi Papua dari transfer pusat tahun 2017 sebesar Rp 11,9 triliun.
Namun, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marthen Douw menilai dana sebesar itu tidak sebanding dengan alokasi dana pendidikan bagi rakyat Papua.
“Saya mendorong supaya di daerah Papua bukan hanya transfer teknologi dan inovasi, namun juga transfer ilmu sehingga masyarakat asli (OAP) dapat menerapkannya secara mandiri,” katanya saat RDP bersama Kementerian Riset dan Teknologi/ BRIN/ dan LPNK di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 27 November 2019.
Menurut Marthen, transfer pengetahuan juga berperan penting dalam menunjang pemberdayaan masyarakat Papua. Sehingga, masyarakat Papua memiliki bekal utuh dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Ia menuturkan, dengan keterbatasan masyarakat Papua maka pemerintah harus memprioritaskan aspek knowledge disamping infrastruktur. Apabila aspek ini sudah dipenuhi, menurutnya masyarakat Papua dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerahnya.
"Kalau kemudian pilihannya keterbatasan maka skala prioritas lebih kepada aspek knowledge dulu, bukan hanya pada infrastrukturnya. Karena kalau dia katakanlah tetap disupport dari segi kebutuhan peningkatan skill, pendidikan, dan kesehatan mereka maka secara intensif mereka akan berusaha bagaimana membenahi daerahnya, infrastruktur dan lain-lain," papar dia.
