Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari (kiri) saat RDP dengan PLN (dok. pribadi)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari mempertanyakan progres pembangunan mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (mw). Hal ini dia ungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani, Senin 25 November 2019 kemarin.
“Kami banyak bertanya tentang Road Map Plan PLN 5 tahun ke depan, terkait capaian percepatan proyek pembangunan 35.000 MW,” kata Ratna Juwita Sari.
Dilansir dari laporan Sripeni, pihaknya mengaku terus menggenjot pembangunan mega proyek pembangkit listrik 35.000 mw. Akan tetapi terhitung sampai dengan Oktober 2019, proyek pembangkit Comercial Operation Date/COD baru sekitar 11% atau sebesar 3.946 MW.
Legislator asal Tuban, Jawa Timur ini juga mempertanyakan komitmen PLN lakukan pemerataan rasio elektrifikasi yang pada akhir tahun 2019 sudah mencapai 98,7%, namun masih menyisakan 2.510 desa yang belum teraliri listrik.
“Jumlah tersebut melebihi jumlah desa yang tertinggal, terdepan dan terluar, sebanyak 1.138 desa di 65 kabupaten/kota se-Indonesia,” tambahnya.
Menurut Ratna Juwita, listrik memiliki peran vital, tidak hanya untuk kelangsungan hidup, tetapi juga untuk peningkatan kualitas pendidikan. Namun dia menyayangkan PLN sebagai operator tunggal sirkulasi listrik negara selalu merugi.
“Sehingga membutuhkan subsidi yang semakin besar dari tahun ke tahun. Bagaimana persentase pemanfaatan subsidi itu? Apakah benar untuk masyarakat yang tidak mampu?,” ungkap Ratna Juwita.
