Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim (Menteri Desa PDTT). (Foto: twitter @halimiskandarnu)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa desa fiktif itu tidak ada. Disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, pihaknya satu suara dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa desa fiktif tidak ada.
"Terkait desa fiktif, paling awal kami bisa menjawab yang dimaksud desa fiktif adalah desa yang tidak ada penduduknya, namun dana mengucur, tetapi tidak ada pembangunan. Itu tidak ada. Itu kita samakan dulu pemahaman kita," kata Gus Halim, panggilan akrabnya, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.
Baca Juga: Bantah Desa Fiktif, Mendes: Desanya Ada, Penduduknya Ada
Menurutnya, Kemendagri juga tidak mengeluarkan data desa fiktif. "Kita satu bahasa dengan Kemendagri bahwa desa fiktif itu tidak ada. Dengan Kemendagri selalu sama karena koordinasi terus," ujarnya.
Gus Halim menyampaikan, serapan anggaran memang menjadi tolak ukur pemanfaatan dana desa. Tetapi, Kemendes juga memiliki tolak ukur lain yakni, rasa sentuhan di mana ada sentuhan fisik berupa pembangunan dan juga situasi yang berubah di desa itu.
"Ini ada sentuhan di masyarakat, ada pembangunan atau situasi berubah," ucapnya.
Kemendes, lanjutnya, juga berupaya melakukan optimalisasi digitalisasi. Sehingga, jelas Gus Halim, anggota Komisi V DPR bisamengecek desa di masing-masing daerah pemilihan (dapil) mulai dari SDM hingga potensi ekonomi.
Baca Juga: Mendes Gus Halim Tegaskan Keberhasilan Dana Desa Jika Warga Merasakan Manfaatnya
Selain itu. Data Potensi Desa (Potdes) dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjadi bagian dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dugunakan Kemendes. "Kami juga mengusulkan pencairan dana desa ke depan sebanyak tiga kali dengan porsi 20%, 50%, dan 30%. Kami memilih tiga kali supaya lebih mudah diawasi," tuturnya.
