KH. Maman Imanul Haq. (doc. @kang_maman72)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dinilai belum optimal. Pasalnya, BPKH belum mampu meningkatkan imbal hasil dari pengelolaan keuangan haji. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Maman Imanulhaq, Senin 18 November 2019
" Hal itu terlihat dalam laporan yang disampaikan dalam RDP tahun 2017, 2018 dan 2019, padahal saat ini kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp7,2 triliun, imbal hasil yang didapatkan di bawah angka tersebut," ujarnya.
Mantan Direktur Relawan TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin menuturkan, dana kemaslahatan umat berasal dari pengelolaan dana abadi umat, yang bertujuan untuk membantu pengembangan dan syiar kepada umat Islam.
"Imbal hasil dari DAU sebesar Rp200 miliar, program kemaslahatan umat harus diprioritaskan dibandingkan dengan pemberian program ke instansi pemerintah dan KBIH," tutur Kang Maman sapaan KH Maman Imanulhaq.
Walaupun BPKH mendapatkan penilaian WTP dari BPK, tutur Kang Maman, banyak juga catatan yang diberikan oleh BPK. Di antaranya penatausahaan di BPKH dan adanya selisih data setoran jemaah di BPKH.
Amandemen pasal 53 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang tanggung renteng, yang membuat pengelola BPKH menjadi khawatir dan cari aman saja dalam investasi.
"Pembebasan pajak badan bagi BPKH perlu dilakukan, agar nilai manfaat BPKH bisa optimal untuk jemaah haji. BPKH harus lebih fokus terhadap upaya menggerakan seluruh anggota pelaksana pada pengembangan investasi secara komperhensif," katanya.
