Anggota FPKB DPR RI, Abdul Wahid (foto: Istimewa)
PEKANBARU, RADARBANGSA.COM - Koordinator Fitra Riau Triono Hadi menyambut baik niat baik anggota DPR RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Dapil Riau II, Abdul Wahid yang ingin mendorong adanya perimbangan untuk daerah dari hasil Crude Palm Oil (CPO), terutama untuk daerah-daerah pengahsil.
"Saya sangat mendukung jika bang Abdul Wahid sebagai anggota DPR RI ingin mendorong adanya dana perimbangan dari hasil CPO untuk daerah. sebab sudah ada BLU CPO FUN yang sudah mengelola dana ini yang dibentuk melalui perpres, ini bisa saja didorong menjadi cikal bakan skema PNBP melalui APBN," kata Triona Hadi di Pekanbaru, Rabu 6 November 2019.
Selain itu, Triono berharap selain pajak sawit, kegiatan ekpor CPO menjadi PNBP yang masuk skema APBN yang kemuadian bisa didorong adanya perimbangan untuk daerah.
"Selama ini memang sudah ada perimaan untuk daerah dari pajak sawit, tapi kita berharap kegiatan ekspor CPO dapat menjadi PNBN yang masuk dalam skema APBN. Kemudian anggota DPR RI asal Riau bisa mendorong proporsi perimbangan untuk daerah. Tapi perentukannya tentu juga harus dibatasi pada kegiatan yang berhubungan dengan memelihara lingkungan yang terdampak dari proses PKS ini," jelasnya.
Triono juga meminta agar tidak hanya sektor hilirnya yang didorong, sementara di sektor hulunya ada bermasalah, sebab selama ini ada kerugian negara yang terjadi, ada aktivitas perusahaan ilegal yang tidak mengantongi HGU.
"Selain sektor hilirnya yang dorong, sektor hulunya juga harus ditertibkan, ada aktivitas ilegal dari perusahaan sawit yang tidak mengantongi HGU. ini tentu menjadi kerugian negara dan harus segera ditertibkan," ucapnya.
Sebelumnya Anggota DPR RI Komisi VII, Abdul Wahid melontarkan statemen ingin mendorong adanya UU Bagi Hasil CPO yang menjadi agenda perioritas DPR RI dalam kesempatan sebagai narasumber diskusi Forum Legislasi `Baleg Baru, RUU Apa Jadi Prioritas? di DPR RI Jakarta Selasa (5/11/2019).
"Akibat dari kegiatan perkebunan sawit sangat menimbulkan dampak kerusakan bagi daerah, sementara sumbangan untuk mengatasinya terlalu kecil, sebab itu mesti ada UU perimbangan dari hasil CPO ini untuk daerah," paparnya.
