Irwan Hayat, sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Sumenep. (doc. istimewa)
SUMENEP, RADARBANGSA.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mengkritisi Rancangan APBD tahun 2020 yang disampaikan oleh Bupati A. Busyro Karim.
Fraksi PKB menilai ada selisih anggaran sebesar Rp36 miliar yang perlu diluruskan oleh Bupati Sumenep atas penyusunan RAPBD 2020.
Irwan Hayat yang ditunjuk PKB menjadi juru bicara dalam rapat paripurna penyampaikan pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2020, Ia mengatakan bahwa anggaran yang tidak sesuai itu tercamtum dalam Prioritas Plafon Angggaran Sementara (PPAS) dengan nota Keuangan yang disampaikan oleh Bupati Sumenep A.Busyro Karim, beberapa waktu lalu, salah satunya tentang belanja pengawai.
Dalam PPAS belajar pegawai dianggarkan sebesar Rp1.025.723.828.345, sementara dalam Nota Keuangan, anggaran belanja pegawai tertera sebesar Rp1.032.889.277.25.
"Ada selilih enam miliar," Kata Irwan Hayat saat membacakan pandangan umum fraksi PKB saat sidang Paripurna, Selasa, 29 Oktober 2019.
Selain itu, juga terdapat selilih anggaran sebesar Rp. 30 miliar dalam penggaran Belanja Hibah/Bansos/Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi dari Kebupaten/Kota dan Desa. Dalam PPS dianggarakan sebesar Rp651.264.587.882, sedangkan dalam Nota Keuangan dianggarkan sebesar Rp681.613.120.332.
"Oleh sebab itu, kami fraksi PKB belum bisa menilai secara keseluruhan RAPBD sebelum ada kejelasan pada hal tersebut di atas, karena selilih angka Rp. 36 miliar akan sangat berpengaruh kepada belanja lainnya," tutur Irwan Hayat.
Tidak hanya itu, Fraksi PKB juga mempertanyakan retribusi pendapatan asli daerah (PAD) sektor Perhotelan, Rumah makan yang saat ini mulai menjamur di Sumenep.
Program cetak 5 ribu pengusaha muda dalam lima tahun atau 1000 pengusaha muda setiap tahun, juga tidak lepas dari kritikan Fraksi PKB, sebab output program ini tidak jelasa.
"Bahkan ada indikasi menjadi bancakan oknum tertentu dengan bukti bantuan barang yagn seharusnya diberikan kepada kelompok justru ditumpuk disatu tempat dan kelompok yang ikut tidak jelas," ujarnya.
Bahkan tema pembangunan KUA APBD 2020 juga masuk dalam daftar catatan. "Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi dan Produk Unggulan Melalui infrastruktur yang berkualitas yang berkelanjutan," tema ini telah dibawa dalam paripurna beberapa waktu lalu.
Fraksi PKB juga mempertanyakan tema yang berubah menjadi "Pembangunan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Agro Industri dan Wisata Alam, Budaya dan Religi".
