Wakil Presma UIN Ragukan Komitmen Jokowi Jaga Demokrasi

Rahmad Novandri | Selasa, 01/10/2019 22:28 WIB
Wakil Presma UIN Ragukan Komitmen Jokowi Jaga Demokrasi Riski Ari Wibowo (Wakil Presma UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). (Foto: rizki irwansyah)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Dema-UIN) Riski Ari Wibowo ragukan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Pasalnya, demonstransi yang digelar mahasiswa pada Senin, 30 September 2019 di Senayan, DPR RI kembali ricuh.

Riski mengatakan, beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi mengundang lebih dari 30 tokoh kebangsaan ke Istana Merdeka, Kamis, 26 September 2019 lalu. Dihadapan mereka Jokowi menegaskan komitmennya dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia, termasuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Namun pada kenyataannya hari ini justru dijawab dengan kekerasan, intimidasi, dan beberapa aksi penangkapan aktivis.

“Apa yang disampaikan Presiden Jokowi dengan realita dilapangan sangat berbanding terbalik. Hari ini kita bisa lihat aksi unjuk rasa mahasiswa menyampaikan pendapat kembali diwarnai dengan kekerasan dan intimidasi” ujar Riski, Selasa, 1 Oktober 2019.

Riski mengungkapkan, padahal dalam protes yang diajukan oleh mahasiswa cukup jelas. Diantaranya, Menuntut Anggota DPR untuk membatalkan RUU jalur cepat padahal tidak Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Tolak RUU KUHP `ngawur` yang merugikan rakyat, mendesak Presiden Jokowi membuat Perppu untuk membatalkan Undang Undang (UU) KPK, meminta pertanggung jawaban Kepolisian atas jatuhnya korban aksi.

“Poin dari tuntutan Mahasiswa jelas merupakan antitesis dari ngawur-nya Pemerintah menjelang masa akhir jabatannya. Beberapa RUU jelas sangat bermasalah dan merugikan rakyat Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta Menristek agar mahasiswa tidak lagi melakukan unjuk rasa dengan menekan Rektor dan memberikan Sanksi kepada Dosen yang membiarkan aksi mahasiswa.

Riski Ari Wibowo menilai tindakan membuat banyak keraguan publik yang mesti dijawab bicara soal komitmen Presiden Joko Widodo dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu Riski mendesak Presiden Jokowi melakukan koreksi dan evaluasi.

“Kejadian hari ini memaksa Presiden Jokowi harus melakukan koreksi dalam pemerintahannya selama lima tahun kebelakang, dan melakukan evaluasi untuk membangun dan merawat bangsa Indonesia kedepan,” tuturnya.

Wakil Presiden Dema-UIN ini berharap, hasil dari evaluasi lima tahun pemerintahan Jokowi melahirkan pemerintahan yang bersih, bermartabat, dan mampu merawat tenun demokrasi yang sudah dibangun dengan keringat dan darah. (Rizki Irwansyah)