Menkeu Sri Mulyani (foto: setkabgiid)
RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa desain defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) bertujuan untuk menjaga keseimbangan program pemerintahan baru.
"Ini adalah tingkat defisit yang bisa menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program prioritas pemerintah dan memberikan ruang bagi pemerintahan baru terpilih untuk melaksanakan program sesuai janjinya," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.
Selain itu, defisit RAPBN 2025 juga dirancang untuk tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang, mengingat anggaran tahun depan merupakan APBN transisi.
Namun, Menkeu memastikan, defisit dan pembiayaan utang akan dikelola secara hati-hati. Rasio utang akan tetap dijaga pada batas aman sehingga relatif tetap rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.
Pemerintah juga akan melakukan pendalaman pasar untuk menciptakan cost of fund yang efisien dan stabil. Selain itu, juga mendorong pengembangan skema pembiayaan inovatif dan berkesinambungan dengan partisipasi swasta.
“Pemerintah akan terus membuat investasi yang efektif kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU), mendorong skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan memperkuat pengelolaan investasi dan special mission vehicle (SMV)," tuturnya.
Hal itu, lanjut Menkeu, untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan dan partisipasi masyarakat serta akses UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah terhadap permodalan.
