Investor Global Lepas Obligasi Indonesia, Khawatirkan Program Makan Siang Gratis

Anata Lu’luul Jannah | Kamis, 21/03/2024 11:25 WIB
Investor Global Lepas Obligasi Indonesia, Khawatirkan Program Makan Siang Gratis Ilustrasi. Investasi SWF (Doc: EWN)

RADARBANGSA.COM - Investor global gelisah terhadap obligasi Indonesia. Janji pemilu program makan siang gratis memicu kekhawatiran terhadap anggaran dan kemungkinan belanja besar-besaran.

Pengelola dana global telah menarik USD1,1 miliar dari obligasi Indonesia sejak pemungutan suara ditutup pada 14 Februari lalu, membukukan arus keluar bersih obligasi dalam 16 hari dari 20 hari setelah pemilu.

Sementara itu, negara-negara tetangga di Asia, seperti Korea Selatan dan India justru mencatatkan arus masuk modal asing. Sedangkan Thailand mencatat arus keluar sebesar USD502 juta pada periode yang sama.

Janji-janji yang diusung oleh calon presiden Prabowo Subianto – terutama rencana untuk memberikan makan siang dan susu gratis kepada lebih dari 80 juta anak di sekolah – telah menimbulkan kekhawatiran para investor, meskipun ia telah berjanji untuk menjaga disiplin fiskal. Mereka memperkirakan, belanja besar-besaran yang dilakukan jika Prabowo dilantik menjadi presiden, bisa mencapai Rp460 triliun, lebih besar dari seluruh defisit anggaran tahun 2023.

Pengelola dana riil dan lindung nilai yang berfokus pada pasar negara berkembang telah “menyatakan kekhawatiran atas potensi pelonggaran fiskal oleh pemerintahan baru, karena mereka menjanjikan program makan siang gratis selama kampanye mereka, tanpa rincian tentang bagaimana hal itu akan dibiayai,” tulis ahli strategi Goldman Sachs termasuk Danny Suwanapruti. dalam catatannya yang dikutip Bloomberg, Kamis (21/3).

Meskipun mereka mengakui, ada manfaat kesehatan jangka panjang dari program makan siang gratis di sekolah, “penting bahwa setiap ekspansi fiskal dilakukan dengan cara yang berkelanjutan – jadi kita harus memperhatikan janji belanja dengan hati-hati,” ujar Jon Harrison, direktur pelaksana strategi makro emerging market di GlobalData TS Lombard, London.

Kekhawatiran konsolidasi fiskal dapat mengakibatkan imbal hasil rupiah yang lebih tinggi, yang akan meningkatkan biaya pendanaan bagi pemerintah Indonesia. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada pekan ini, begitu pula dengan Federal Reserve, dan para pedagang masih mencari petunjuk mengenai langkah bank sentral di masa depan.

Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati, defisit anggaran pascapandemi secara konsisten melampaui target awal. Untuk mendanai program baru itu, Sri Mulyani mengatakan kesenjangan fiskal dapat melebar menjadi 2,45%-2,80% dari produk domestik bruto pada tahun 2025, meningkat dari target tahun ini sebesar 2,29%.