Menkeu Sebut APBN 2023 Tetap Fokus ke Infrastruktur Pemilu dan Bansos

Rahmad Novandri | Selasa, 01/08/2023 22:10 WIB
Menkeu Sebut APBN 2023 Tetap Fokus ke Infrastruktur Pemilu dan Bansos Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI). (Foto: Setkab RI)

RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 akan melanjutkan berbagai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan seperti infrastruktur, Pemilu, hingga belanja bantuan sosial (Bansos) hingga akhir tahun.

"Pemerintah akan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2023.

Hal itu tercermin pada kinerja belanja negara juga terus ekspansif dan menopang berbagai agenda pembangunan serta menjaga stabilitas kondisi ekonomi makro, dengan realisasi pada semester I 2023 mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41,0 persen dari pagu APBN.

Realisasi tersebut dimanfaatkan untuk belanja yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Kartu Prakerja, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan benih, subsidi, dan kompensasi energi.

Selain itu, belanja pemerintah terkait agenda prioritas nasional lainnya juga akan terus disalurkan, terutama kaitannya dengan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas.

"Penyaluran subsidi energi juga akan tetap dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan APBN akan terus responsif dan adaptif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian," tuturnya.

Kinerja APBN yang tetap solid hingga semester I 2023 juga terefleksikan pada surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp368,2 triliun dan surplus anggaran fiskal sebesar Rp152,3 triliun, setara dengan 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).